Bagaimana Perkembangan Pembangunan IKN di Era Pemerintahan Prabowo Subianto?

TEMPO.CO, Jakarta - Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN) menetapkan dua milestone atau titik pencapaian pembangunan ibu kota baru pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan dua milestone yang menjadi target utama pemerintah saat ini adalah pencapaian pembangunan pada 2025 dan 2028.

Pada 2025, pemerintah menargetkan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) secara bertahap. Kemudian pada 2028, pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif bisa selesai. Sementara ini, pembangunan yang baru dilaksanakan adalah infrastruktur untuk eksekutif.

Lantas, bagaimana progress terkini pembangunan IKN dan apa saja rencana pemerintah? Berikut rangkuman dari laporan Tempo sebelumnya:

Pemindahan ASN usai Lebaran

Basuki mengklaim infrastruktur, mulai dari hunian, air, jaringan listrik, sudah siap digunakan bila pemindahan ASN dilakukan pada April 2025 atau usai Idulfitri. Namun, keputusan ini bergantung pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengatakan rencana pemindahan ASN ke ibu kota baru di Kalimantan Timur masih digodok. Begitu pula dengan rencana pemberian insentif yang sempat diusulkan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Pemindahannya kan belum. Masih menunggu (arahan) presiden,” kata Rini saat ditemui usai Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Bappenas pada Senin, 30 Desember 2024.

Sebelumnya, pemerintahan era Jokowi merencanakan pemindahan ASN ke IKN pada September 2024. Namun, jadwal tersebut beberapa kali mundur karena masih menunggu kesiapan ekosistem. Kemudian, di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, skema baru dibutuhkan karena ada perubahan dan penambahan nomenklatur kementerian. Adapun kementerian yang di era Jokowi berjumlah 34, kini bertambah menjadi 48.

“Tentu, para pegawainya juga ada yang berubah karena ada yang jadi dua kementerian, tiga kementerian. Kami masih menunggu mereka settlte dulu dengan tata kelola internalnya,” kata Rini dalam jumpa pers usai acara Satu Dekade Zona Integritas dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2024 di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu, 11 Desember 2024.

7 Proyek Siap Diresmikan

Basuki Hadimuljono mengatakan ada 7 infrastruktur di IKN yang sudah selesai dibangun dan siap diresmikan Presiden Prabowo Subianto. Beberapa di antaranya adalah Istana Garuda beserta bangunan pendukungnya, serta dua ruas jalan tol, yaitu Seksi 3B KKT Kariangau - Simpang Tempadung dan Seksi 5A Simpang Tempadung - Jembatan Pulau Balang. Selain itu, Kantor Kementerian Sekretariat Negara RI, Kantor Kementerian Koordinator 1, 2, dan 4, Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST), serta Spam Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku Jaringan Distribusi Utama (JDU) dan Jaringan Distribusi Pembagi (JDP).

Menurut Basuki, peresmian proyek itu sudah diusulkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. "Saya kira iya (Prabowo hadir) karena kehadiran beliau (saat peresmian proyek infrastruktur) pasti meningkatkan semangat para investor," katanya saat ditemui di Kementerian ATR/BPN, Selasa, 31 Desember 2024.

Groundbreaking Proyek Rp 6,5 Triliun pada Januari

Keberlanjutan pembangunan IKN sempat dipertanyakan lantaran Presiden Prabowo Subianto tidak membahasnya dalam pidato kenegaraan saat dirinya dilantik di Gedung MPR pada 20 Oktober 2024. Isu ini kemudian dibantah para pembantunya, termasuk oleh Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY yang menyatakan pembangunan IKN dilanjutkan dengan penyesuaian.

Teranyar, Basuki mengklaim sudah ada investor yang siap melaksanakan groundbreaking proyek pembangunan di IKN. Bahkan, ia menyatakan groundbreaking tahap 9 itu siap dilaksanakan pada Januari 2025. Meskipun, kepastian jadwalnya bergantung pada agenda kepala begara.

Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu mengatakan ada empat hingga lima proyek yang bakal di-groundbreaking. “Hotel, sekolah, restorann, kantor,” kata dia. “(Nilai investasinya) Rp 6,5 triliun.”

Adapun sepanjang 2023 hingga 2024, Otorita IKN telah melaksanakan 8 tahap groundbreaking dengan capaian investasi Rp 58 triliun. Angka ini masih jauh dari target Otorita IKN senilai Rp 100 triliun pada 2024.

Proyek Baru Digarap Otorita IKN, Bukan Lagi Kementerian PU

Kementerian PU atau yang di era Jokowi bernama Kementerian PUPR menjadi pemimpin dalam pembangunan IKN. Namun di era pemerintahan baru ini, Kementerian PU tidak lagi menggarap proyek baru di IKN.

Plt Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Endra S. Atmawidjaja mengatakan pekerjaaan baru di IKN yang belum dilelang akan dipegang Otorita IKN. Proyek-proyek baru ini  di antaranya meliputi pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif.

Namun, Kementerian akan menyelesaikan proyek yang sudah dikerjakan atau proyek yang sudah ada dalam pipeline project IKN Misalnya, proyek pembangunan Gedung Polri, Kementerian Pertahanan, Badan Intelijen Negara (BIN), hingga pembangunan Basilika Nusantara. 

“Kementerian PU akan tetap jalan. Masih ada (proyek) yang sampai 2027,” kata Endra saat ditemui di kantornya, Jumat, 20 Desember 2024.  Selanjutnya, begitu proyek ada di tangan Otorita IKN, Kementerian PU bakal melakukan pengawasan. Misalnya, dengan menugaskan orang untuk mensupervisi kegiatan yang ada di Otorita IKN

Prabowo Pindah ke IKN pada 2028

Seiring dengan rencana pembangunan yang diteruskan, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028 atau setahun sebelum lengser.   “Selambatnya, 17 Agustus 2029,” kata Dody saat ditemui di Kementerian PU, Jumat, 6 Desember 2024.

Sejalan dengan target tersebut, Otorita IKN bakal membangun pos pengamanan mulai 2025. Basuki Hadimuljono mengklaim sudah berkoordinasi dengan Kapolda Kalimantan Timur hingga Badan Intelijen Negara (BIN) untuk pengamanan objek vital, seperti Istana Garuda dan Istana Negara.

“Ada 12 pos yang akan kami buat,” kata Basuki saat ditemui di Menara Mandiri II, Jakarta, Senin, 9 Desember 2024.

Rizki Yusrial berkontribusi dalam penulisan artikel ini

Pilihan Editor: Daftar Barang Mewah Kena PPN 12 Persen, Kendaraan hingga Balon Udara