Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

ekonomi

Bakal Ada Menko Infrastruktur dalam Kabinet Prabowo, Menteri PUPR Berharap Masalah Truk ODOL Bisa Diselesaikan

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono merespons positif rencana Prabowo Subianto membentuk Kemenko Bidang Infrastruktur.

6 Oktober 2024 | 13.30 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono merespons positif rencana preisden terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto membentuk Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Infrastruktur. Ia berharap Menteri Koordinator baru ini bisa menyelesaikan persoalan truk yang kelebihan muatan atau over dimension over loading (truk ODOL).  

Pasalnya, selama ini, kebijakan larangan truk ODOL belum terealisasi. Namun, menurut Basuki, dengan kemauan kuat pemerintahan berikutnya, kebijakan ini bisa dieksekusi melalui Menko Bidang Infrastruktur.

“Mungkin salah satunya. Karena beliau akan mengkoordinasi semua, (menteri) Perindustrian, Perdagangam, Perhubungan,” ujar Basuki ketika ditemui wartawan di Kementerian PUPR, Jumat, 4 Oktober 2024. “Mudah-mudahan.”

Lebih lanjut, Basuki mengatakan, penanganan masalah truk ODOL selama ini terganjal kepentingan. Apalagi truk ODOL biasanya mengangkut berbagai kebutuhan. Dengan adanya pembatasan operasi truk ODOL, menurut Basuki, ada kekhawatiran dari penyedia jasa transportasi. “Kalau diperkecil (jumlah muatannya), cost logistiknya menurut mereka akan bertambah,” kata Basuki.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi juga mengatakan penindakan tegas bagi truk ODOL penting dilakukan. Hal ini untuk mengupayakan keselamatan, ketertiban lalu lintas, dan memelihara infrastruktur jalan.

"Tentang (truk) ODOL, yang geregetan itu bukan kalian aja, saya juga geregetan," ujar Menhub dalam Konferensi Pers Kinerja Sektor Transportasi 10 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo, di Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2024, dikutip dari Antara.

Budi Karya mengklaim sudah berulang kali mengingatkan penertiban truk ODOL sejak menjabat sebagai menteri pada 2016 lalu. Namun, impelementasi penindakan terhadap pelanggaran ini terhambat karena berbagai alasan. Misalnya, soal efisiensi biaya logistik. Senada dengan Basuki, Budi Karya mengatakan banyak pelaku usaha transportasi yang beralasan bahwa menambah jumlah truk bakal meningkatkan biaya operasional.

Pilihan Editor: Pesan Basuki Hadimuljono ke Pemerintahan Prabowo Subianto: Sambungkan Jalan Tol Trans Sumatera

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus