Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah ingin pemerintah memberikan kelonggaran kepada korban pinjaman online yang gagal mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Junaidi, banyak di antara mereka yang utang pinjol di bawah Rp1 juta namun terhambat saat mengajukan pembiayaan ke bank.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Harapannya ada kebijakan kelonggaran. Gara-gara catatan pinjol sejutaan masa depan mereka dihukum,” kata Junaidi kepada Tempo, Kamis, 28 November 2024.
Dia mengatakan kerap mendengar keluhan dari pengembangan perumahan di jaringan Apersi yang menemukan pengajuan KPR subsidi calon klien gagal karena pinjol. Kebanyakan di antara mereka merupakan keluarga muda yang ingin memiliki hunian pertama.
“Keluarga baru itu masih muda-muda ya, ternyata kasus pinjol diawali saat mereka masih bujang,” kata Junaidi.
Menurutnya, banyak di antara mereka yang gagal mengajukan KPR karena utang pinjol yang nominalnya hanya ratusan ribu hingga Rp1 juta. Namun, karena tidak segera diurus persoalan itu menjadi catatan merah di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang membuat aplikasi KPR ditolak oleh perbankan.
Junaidi berharap pemerintah maupun Bank Indonesia (BI) memberikan kelonggaran agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai segmen KPR subsidi agar dapat lebih mudah mengakses hunian. Menurutnya, selama ini Apersi memang fokus pada segmen KPR subsidi dengan mayoritas pasar keluarga muda yang mengincar rumah pertama.
Pinjol kini menjadi salah satu instrumen pembiayaan yang diandalkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Survei yang digelar oleh Koalisi Hidup Layak pada periode Agustus-September 2024 mengungkapkan bahwa 200 atau 76 persen dari 257 buruh terjerat utang.
Tiga urutan sumber pinjaman teratas yang dipilih, antara lain pinjaman kepada bank umum, pinjaman online (pinjol), serta pinjaman kepada keluarga atau kerabat terdekat. Pinjol paling sering diakses oleh buruh karena kreditnya bisa didapat hanya dengan memberikan data pribadi, tanpa agunan.
Sementara itu, isu mengenai pinjol yang menghambat aplikasi KPR subsidi juga sempat disampaikan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN, Nixon Napitupulu. Ia mengatakan angka aplikasi KPR yang ditolak mencapai 20 persen.
“Pinjol ini jadi penderitaan di (sektor) perumahan. Sekarang sudah lebih dari 20 persen aplikasi KPR subsidi yang ditolak karena SLIK merah. SLIK merah paling banyak karena pinjol,” kata Nixon di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 13 November 2024.
Foto 
