Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan turut menyusun target penerima makan bergizi gratis. Adapun biaya belanja modal atau capital expenditure (Capex) telah direncanakan sebesar Rp20 triliun. Adapun biaya total program ditetapkan Rp71 triliun untuk tahun depan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Suharso mengatakan angka tersebut masih terus dihitung. Keputusan akan ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional atau lembaga yang akan mengelola program tersebut. “Kami hitung bersama, tapi sekarang kan rasionalitasnya tergantung kepala badan yang sudah ada ini,” kata dia saat ditemui di kompleks parlemen, Rabu, 21 Agustus 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia mengatakan modal awal sebesar Rp20 triliun tersebut bukan untuk operasional badan gizi. Biaya lembaga akan ditetapkan oleh Dadan Hindayana selaku kepala badan yang dilantik Jokowi pada 19 Agustus 2024 lalu. “Kepala gizinya nanti akan mengajukan,” kata dia.
Kementerian Bappenas, menurut dia, hanya akan terlibat menyusun target dan besaran gizi yang akan disalurkan. Ia menerangkan pembahasan pertama adalah target grup, lalu persentase kalori yang akan diberikan, terakhir berapa kali frekuensi pemberiannya. “Satu minggu tiga kali, satu minggu dua kali, satu minggu lima kali, itu yang belum terlihat,” ujarnya lagi.
Konfigurasi dari makanannya itu berdasarkan persentase kalori juga dihitung. Ia berharap bahan pangan seluruhnya dapat disuplai dari dalam negeri, sehingga dapat memberdayakan pemasok dan UMKM dalam negeri serta tidak akan bergantung pada impor.
Selain bahan dan suplai, kata dia, pemerintah juga sedang mengukur mekanisme dan bentuk penyalurannya. “Misalnya pemberian dilakukan dari sekolah, apakah dari sekolah punya fasilitas untuk itu, apakah cukup dengan dalam bentuk misalnya dikasih uang,” kata dia.
Menurut dia ada beberapa sekolah yang sudah terbiasa menyediakan makanan sendiri, seperti pesantren. Sehingga mekanisme penyaluran bisa saja berbeda. Meski demikian kontrol kalori dan standar gizi yang paling penting dalam penyediaan program ini.
Ketika ditanya apakah ada kemungkinan anggaran meningkat dari Rp71 triliun, ia hanya menjawab bahwa semua tergantung pada target grup. “Kalau target grup-nya bertambah dan ini sukses gitu, kan ini banyak,” ujarnya.