Basuki Hadimuljono Beberkan Alasan Pembangunan IKN Harus Segera Diselesaikan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono mengatakan proyek ibu kota baru di Kalimantan Timur harus segera diselesaikan. Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto dalam Forum G20 telah menyampaikan bahwa ibu kota Indonesia harus segera dipindah karena perubahan iklim.

Selain itu, Presiden Prabowo sudah meneken Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 Ttntang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Dengan adanya aturan ini, Gubernur Jakarta tidak lagi disebut Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta tetapi Gubernur Daerah Khusus Jakarrta (DKJ).

“Kemudian, Pak Menteri Pekerjaan Umum (Dody Hanggodo) menyampaikan target Pak Presiden untuk berkantor di IKN 17 Agustus 2028,” kata Basuki Hadimuljono saat ditemui di Kantor Otorita IKN di Menara Mandiri II, Jakarta, Senin, 9 Desember 2024.

Hal lain yang membuat pembangunan IKN harus diselesaikan, kata Basuki Hadimuljono, Prabowo telah memerintahkannya untuk segera menyelesaikan infrastruktur lembaga legislatif dan yudikatif. Basuki Hadimuljono berujar, Prabowo menyampaikan hal ini menjelang penunjukannya sebagai Kepala Otorita IKN.

“(Pernyataan) itu menguatkan bahwa IKN memang harus segera diselesaikan,” kata eks Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini.

Adapun bila menilik timeline perencanaan IKN, pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu dilaksanakan dalam 5 tahap hingga 2045. Pembangunan yang dimulai di era Presiden Jokowi ini disinyalir membutuhkan anggaran Rp 466 triliun.

Keberlanjutan proyek warisan Presiden ke-7 RI Jokowi ini sempat dipertanyakan gara-gara Presiden Prabowo tidak membahas IKN dalam pidato kenegaraan usai pelantikan dirinya di Gedung MPR pada Ahad, 20 Oktober 2024. Namun, isu ini kemudian ditepis Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Penataan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY.

AHY mengatakan pemerintah akan melanjutkan pembangunan IKN. Namun, pemerintah melakukan penyesuaian karena ada prioritas pembangunan lain di seluruh Indonesia. “Kita juga dihadapkan pada anggaran yang terbatas. Tentu, tidak ada kata tidak terbatas kalau bicara tentang anggaran,” kata AHY, Kamis, 31 Oktober 2024.

Selain itu, AHY berujar, Prabowo mengarahkan agar pembangunan difokuskan pada penyelesaian pusat pemerintahan atau pusat politik. Karena itu, pemerintah akan menyelesaikan pembangunan infrastruktur untuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Target pembangunan ini bukan sekadar pembangunan kantor, tetapi mencakup fasilitas pendukung perumahan untuk para aparatur sipil negara (ASN).

“Targetnya, empat-lima tahun ke depan, sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru,” ujar Ketua Umum Partai Demokrat itu di Kementerian Pekerjaan Umum, Jumat, 8 November 2024.

Pilihan Editor: Anggaran Makan Bergizi Gratis Prabowo Dipangkas jadi Rp 10.000 per Porsi, Dapat Menu Apa Saja di Palembang?