Belajar tiga tahun lagi

ANDA tanya terhapus. Societe Generale de Surveillance (SGS), berikut hampir seratus karyawannya di sini, boleh lega mendapat kepastian bahwa bisa terus bekerja sampai tiga tahun mendatang. Kontrak kerja antara pemerintah RI dan surveyor asing itu, yang akan berakhir April depan, pagi-pagi sudah diperpanjang. Berita baik itu diutarakan Menteri Perdagangan Rachmat Saleh, Kamis pekan lalu di depan anggota Komisi VII DPR. "Perbaikan-perbaikan kontrak sedang dilakukan," kata Menteri. Menurut manajer SGS bagian kontrak pemerintah di Asia, Charles Upchurch, "perundingan lancar-lancar saja jalannya." Kelancaran itu agaknya boleh mencerminkan kerja SGS yang mulus selama ini. Sementara itu, berbagai keluhan yang sempat mewarnai empat bulan pertama kontraknya, 1985, kini semakin pudar. "Yah, kami memang butuh penyesuaian pada bulan-bulan itu," kata Upchurch. Namun, bukan berarti tidak ada komentar sama sekali. Para importir menginginkan agar kontrak SGS dilakukan per tahun saja. Satu lagi: sebaiknya dipakai lebih dari satu perusahaan. Tapi tak mudah mencari perusahaan sekaliber SGS. Penghasilan perusahaan Swiss itu, yang pegawainya sekitar 21.000 orang tersebar di 140 negara, setahunnya lebih dari Rp 1 trilyun. Keuntungan bersihnya tahun 1984, menurut harian bergengsi Financial Times, tercatat hampir Rp 90 milyar. Urusan perusahaan yang berusia 112 tahun ini berhubungan langsung dengan dunia komersial. Hanya sekitar 15% pendapatannya didapat dari kontrak dengan 25 pemerintah. "Di antara kontrak pemerintah, dengan Indonesia memang yang terbesar," kata Upchurch. Risiko menggunakan perusahaan bonafide tentu ada: ongkosnya tinggi. Hal ini diakui oleh Menteri Rachmat Saleh. "Sejak semula pun kita menyadari bahwa menggunakan jasa perusahaan ini akan mengakibatkan biaya yang cukup tinggi," katanya, tanpa menyebut angka. Namun, menurut sebuah sumber TEMPO besar tarif yang dipungut adalah 0,5% hingga 0,9% dari nilai impor. Bisa dikira-kira berapa penghasilan dari sini bila impor kita pada 1986/1987 bernilai sekitar 10,2 milyar dolar. Upchurch sendiri menganggap bahwa tarif SGS wajar-wajar saja. Yang penting hasilnya. " 'Kan Pak Menteri bilang bahwa pendapatan impor 1986/1987 ternyata 58% di atas perkiraan?" katanya. Menurut catatan SGS, pada kurun 1985/1986 diterbitkan 96.787 lembar LKP, dan pada 1986/1987 sebanyak 174.747 lembar. Ini berarti pemasukan bea impor sebesar 1,196 milyar dan 1,545 milyar dolar ke kocek negara. Selain itu, manajer berusia 33 tahun ini berdalih, "Anda harus ingat bahwa Indonesia berhubungan dagang dengan 70 negara." Lantas ia bercerita mengenai inspektur SGS yang baru-baru ini harus memenksa sejumlah barang di Islandia dan Barbados. Demikian juga untuk di RRC, yang tak mengizinkan inspektur SGS berkantor, hingga setiap kali SGS harus menerbangkan inspektur dari Hong Kong. Tentu saja pekerjaan SGS tak 100% sempurna. Tapi, kebocoran yang terjadi agaknya dianggap masih dalam batas toleransi. Yang jelas, pemerintah tampaknya sangat percaya pada integritas SGS. "Tidak jarang SGS juga melaporkan kepada kami apabila mereka curiga atas barang yang sudah diperiksa sebelumnya di pelabuhan muat," kata Rachmat Saleh. Memang, manipulasi pemanfaatan LKP dengan menukar barang dalam perjalanan pernah terjadi beberapa kali. Namun, menurut perwakilan SGS di Jakarta, "tak sampai 1% dari keseluruhan jumlahnya." Dan, menurut Upchurch, "kecenderungannya menurun." Perpanjangan kontrak SGS ini tentu tak akan dilakukan terus-menerus. Saat ini SGS diminta membantu mendidik sejumlah petugasnya di pusat pendidikan kebeacukaian di Inggris. Agaknya, para petugas itu disiapkan untuk menggantikan peran SGS di masa depan. Hal ini memang disadari oleh Upchurch. "Kami tidak beranggapan bahwa kontrak akan terus diperpanjang. Tapi berharap 'kan boleh?" katanya bergurau. Di Zaire, SGS 'kan dikontrak selama 25 tahun ?