Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri bakal menindak tegas pegawai perseroan yang mencari keuntungan pribadi atau yang bermain sebagai calo dalam penjualan elpiji atau bahan bakar minyak (BBM). Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di DPR Senin, 3 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kementerian ESDM melalui Pertamina menjadi sorotan setelah kebijakan penghentian penjualan elpiji 3 kg di sektor pengecer berujung pada kelangkaan gas melon di sejumlah daerah. “Jika ada kegiatan atau praktik yang berlangsung di Pertamina seperti mencari keuntungan dengan harus membayar dengan biaya tertentu, mohon untuk dilaporkan agar kita sikat habis," kata Simon dalam Raker di DPR, Senin, 3 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam kesempatan itu, Simon menegaskan Pertamina tidak pernah menjual LPG nonsubsidi 3 kg. Adapun produk gas nonsubsidi yang dijual perseroan hanya kemasan 5,5 kg dan 12 kg yang berwarna pink maupun biru. Hal itu membantah kabar beredar soal gas elpiji 3 kg berwarna pink bakal menggantikan gas melon yang kini tak lagi dijual di pengecer.
Ia membenarkan elpiji 3 kg pink memang pernah diuji coba selama enam bulan di pasar Jakarta dan Surabaya pada 2018 lalu. Uji coba itu hanya dengan stok terbatas yakni 2.000 tabung di Jakarta dan 1.000 tabung di Surabaya.
“Uji coba dilakukan untuk melihat pasar kepada kalangan menengah yang tentunya tidak disubsidi dan mendapatkan ukuran yang jauh lebih kecil," tutur Simon. Oleh karena itu, ia memastikan kabar soal elpiji 3 kg berwarna pink yang beredar saat ini adalah hoaks.
Adapun Pertamina menjadi sorotan karena per 1 Februari 2025 lalu, LPG 3 kg tidak lagi dijual di pengecer. Masyarakat hanya bisa membelinya di pangkalan resmi Pertamina dengan harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan. Hal ini sontak mengakibatkan kelangkaan elpiji di sejumlah daerah.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta Hari Nugroho, misalnya, mengungkapkan kelangkaan di beberapa wilayah akibat pengurangan kuota elpiji bersubsidi pada tahun 2025. Kuota elpiji subsidi untuk Jakarta tahun ini sebesar 407.555 metrik ton (MT) atau lebih kecil dari realisasi penyaluran tahun 2024 yang mencapai 414.134 MT.
Selain itu, ada faktor lain seperti libur nasional yang juga mempengaruhi distribusi LPG. Pasalnya, alokasi stok elpiji harus disesuaikan dengan jadwal distribusi yang telah ditetapkan.
Ditemui di kawasan parlemen kemarin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebutkan kebijakan itu diambil untuk mengontrol peredaran gas subsidi berwarna melon tersebut di tengah masyarakat. Nantinya, pengecer elpiji 3 kg akan dialihkan ke sub-pengkalan. “Pengecer kita naikkan menjadi sub-pangkalan, persyaratannya tidak susah,” ucapnya.
Opsi peralihan pengecer menjadi sub-pangkalan, menurut dia, adalah jalan tengah atas penolakan sejumlah pihak serta upaya pemerintah untuk menertibkan distribusi elpiji. "Supaya ini enak semua. Pengecer bisa dapatkan jalannya, pemerintah dan Pertamina bisa kendalikan elpiji 3 kg ini," kata Bahlil. "Kalau pengecer yang bagus kita kasih izin sementara, kita naikkan statusnya ke sub-pangkalan, tanpa biaya."
Dede Leni Mardianti berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
