Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, nantinya, koperasi akan menyediakan susu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto. Untuk melaksanakan program tersebut, menurut dia, koperasi membutuhkan investasi berupa alat susu yang berkualitas.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Koperasi susu potensinya besar sekali, sehingga perlu diorganisir dan diberikan investasi,” ujarnya dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 5 November 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Budi menjelaskan, saat ini, koperasi di Indonesia hanya mampu mengolah susu hingga tahap pasteurisasi. Sementara, program MBG memerlukan pengolahan susu sampai tahap ultra high temperature (UHT). Oleh karena itu, Budi mengatakan, kementeriannya akan berkeliling untuk mencari koperasi yang membutuhkan penguatan modal.
“Jika ada yang perlu penguatan modal, ada LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) Koperasi yang siap membiayai lewat dana bergulir,” kata dia.
Budi juga memastikan Indonesia memiliki banyak koperasi susu berkualitas. Seperti di Lembang, Subang, Garut, Malang, Pujon, hingga Boyolali.
Adapun, untuk menjalankan program MBG ini, Kemenkop akan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga negara yang lain, yakni Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Lebih lanjut, Wakil Menkop Ferry Juliantoro mengatakan, dengan adanya kepastian pasar dari BGN, koperasi rakyat akan bermanfaat dan mendapat manfaat. “Manfaat ini tak hanya dirasakan koperasi susu, tetapi juga koperasi lainnya,” ujarnya.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan MBG berfokus pada pembentukan satuan pelayanan gizi di seluruh Indonesia. Ada sekitar 30 ribu satuan, sebagian besar di Pulau Jawa. “Satuan pelayanan ini akan berfungsi sebagai pengambil produk lokal, dengan 85 persen dana digunakan untuk membeli bahan baku pertanian lokal,” ucapnya.
Dadan menegaskan peran koperasi dan BUMDes dalam memastikan pasokan bahan baku dari petani lokal. Ia juga menyebut potensi pengembangan infrastruktur dan ekonomi masyarakat. “Kolaborasi antara pemerintah, koperasi, BUMDes, dan petani sangat dibutuhkan demi keberhasilan program gizi ini,” ujarnya.
Adapun salah satu program unggulan pemerintah Prabowo-Gibran ini akan dimulai pada 2 Januari 2025. Staf Ahli Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Ikeu Tanziha pun menyatakan program itu akan menyasar sekitar 15-20 juta anak pada 82 titik yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Kami sedang menghitung berapa anak yang akan kita intervensi dari Rp 71 triliun, kurang lebih sekitar 15-20 juta anak. Memang belum seluruhnya anak Indonesia, karena dananya masih terbatas," katanya dalam Diskusi Forum Merdeka Barat 9, Senin, 4 November 2024, dilansir dari Antara.
Foto 
