Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Ringkasan Berita
Pemerintah Amerika Serikat mengeluhkan penerapan QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menegaskan QRIS tidak mengecualikan pemain internasional.
Jika sistem seperti QRIS dikompromikan demi meredakan tekanan dagang AS, yang rugi masyarakat Indonesia.
TIM lobi pemerintah mulai bernegosiasi dengan Amerika Serikat ihwal kebijakan tarif impor resiprokal terhadap barang dan komoditas Indonesia. Perundingan dengan perwakilan dari Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) dan Departemen Perdagangan Amerika Serikat ini berlangsung di Washington, DC, Amerika Serikat, pada Kamis, 17 April 2025.
Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu. Dengan misi menekan tarif bea masuk impor, Airlangga turut menyinggung keluhan Amerika Serikat ihwal penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).
“Kami sudah berkoordinasi dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan Bank Indonesia, terutama perihal payment yang diminta oleh pemerintah Amerika,” kata Airlangga dalam konferensi pers secara virtual, Sabtu, 19 April 2025.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
