Bukan Transmigrasi Lokal, Warga Rempang Butuh Legalitas Tempat Tinggal

TEMPO.CO, Jakarta - Suara penolakan terhadap program transmigrasi lokal disampaikan warga ketika Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara berkunjung ke Pulau Rempang pada 29-31 Maret 2025. Penoalakan itu di antaranya disampaikan melalui spanduk yang dibentangkan saat Iftitah datang untuk berdialog dengan warga.

“Kami selalu membawa spanduk penolakan karena kami tidak pernah didengar,” kata Sana Rio, salah seorang warga Kampung Pasir Panjang, Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang, dalam forum dialog dengan Iftitah pada Ahad, 30 Maret 2025. “Kami bilang, kami mau legalitas. Tapi dibilang kami setuju relokasi.”

Adapun sejak proyek pengembangan Rempang Eco City ditetapkan menjadi Proyek Strategis Nasiona atau PSN di era pemerintahan Presiden Jokowi, masyarakat Pulau Rempang menyatakan penolakan terhadap penggusuran maupun pergeseran.

Warga yang sudah turun temurun mendiami Pulau Rempang tidak mau direlokasi. Penolakan ini kemudian dilanjutkan ketika pemerintah datang membawa program transmigrasi lokal melalui Kementerian Transmigrasi—kementerian yang dihidupkan Presiden Prabowo Subianto.

Sana Rio menuturkan, warga Pulau Rempang tidak ingin dipindah dari lahan tempat tinggalnya karena mereka sudah hidup di Pulau Rempang sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. Salah satu buktinya, ia memiliki nenek berusia 105 tahun. Karena itu, alih-alih transmigrasi, warga membutuhkan pengakuan atas kepemilikan lahan tempat tinggal mereka.

“Kami ingin legalitas,” kata Sana Rio. “Rempang ini sangat kosong. Kalau ada warga masuk, silakan. Bukan kami yang harus digeser.”

Sebelumnya, hal yang sama juga disampaikan Ishak—seorang warga Rempang lainnya—saat audiensi di Kampung Pasir Merah pada Sabtu, 29 Maret 2025. “Kami ingin meminta legalitas kampung tua yang ada di Rempang,” kata Ishak. Senada dengan Sana Rio, ia menyebut kampung-kampung tua di Pulau Rempang sudah eksis sejak sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdiri.

Ishak juga menyampaikan bahwa warga Rempang tidak menolak adanya pembangunan. Namun dengan catatan, pembangunan tersebut bukan pembangunan yang merusak ruang lingkungan hidup masyarakat.

Merespons warga terdampak Rempang Eco City yang menolak transmigrasi, Iftitah Sulaiman mengklaim tidak ada pemaksaaan bagi warga untuk ikut program transmigrasi. Iftitah Sulaiman menyatakan dirinya akan memberi pengamanan bila ada intimidasi warga. Ia juga meminta warga Pulau Rempang melapor bila ada pihak yang mengatasnamakan Kementerian Transmigrasi dan memaksa warga mengikuti program tersebut.

"Karena transmigrasi harus sukarela. Saya akan berdiri di depan supaya warga tidak diintimidasi," kata Iftitah Sulaiman saat berdialog dengan warga Kampung Pasir Panjang, Kelurahan Sembulang, Kota Batam, pada Minggu, 30 Maret 2025.

Namun di sisi lain, Iftitah Sulaiman juga meminta warga yang masih menolak transmigrasi untuk tidak mengintimidasi warga yang telah menyetujui program ini. Politikus Partai Demokrat itu berujar, keputusan untuk mengikuti program pemerintah merupakan hak warga negara yang dilindungi Undang-Undang.

Adapun setelah melakukan rangkaian kegiatan dialog hingga merayakan Lebaran di Rempang, Iftitah Sulaiman memastikan penetapan Kawasan Transmigrasi Rempang akan segera dilakukan. Sebab, ia sudah mendapatkan dengan jelas soal gambaran kondisi di lapangan. “Sudah terjawab mengapa kami harus (melaksanakan transmigrasi) di sini," kata Iftitah kepada Tempo usai kunjungan ke Rempang, Senin, 31 Maret 2025.

Lebih lanjut ihwal tuntutan warga untuk pemberian legalitas kampung tua atau pemberian sertifikat hak milik atas lahan tempat tinggal saat ini, Iftitah mengatakan pemerintah akan mencari win win solution. Namun, menurut dia, relokasi memang perlu dilakukan karena terkait dengan kesesuaian tata ruang proyek pembangunan.

“Mengapa mereka diminta relokasi, karena itu lokasi yang diminati investor untuk dibangun industri,” ujar Politikus Partai Demokrat itu. “Kan, tidak mungkin ada pabrik, terus ada kampung di tengah-tengah.”

Pilihan Editor: Bakal Temui Xinyi Group, Iftitah Sulaiman: Bukan untuk Ngotot Investasi di Rempang