Untuk Apa Bulog Dipimpin Perwira TNI Aktif?

Target penyerapan gabah hasil panen dalam negeri tahun ini terbilang tinggi. Hingga April 2025, perusahaan pelat merah itu ditargetkan menyerap beras 3 juta ton. Pabrik-pabrik penggilingan padi akan menebus gabah yang dihasilkan petani sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP), yakni Rp 6.500 per kilogram. Sedangkan Bulog akan menebus beras di harga Rp 12 ribu per kilogram.

Ihwal status Novi Helmy sebagai militer aktif, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Hariyanto mengatakan penunjukan ini merupakan bagian dari kerja sama strategis antara TNI dan BUMN untuk mendukung penguatan program ketahanan pangan nasional. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pun sudah menyetujui keputusan ini. "Kerja sama ini didasarkan pada nota kesepahaman (MoU) di antara kedua institusi yang dilaksanakan sebelumnya," kata Hariyanto, seperti dikutip dari Antara pada Senin, 10 Februari 2025. 

Namun Hariyanto tidak menjelaskan secara rinci apa saja kerja sama yang disepakati TNI dengan Kementerian BUMN dalam MoU tersebut. Dia berujar, Novy Helmy ditunjuk sebagai pemimpin Bulog karena dianggap memiliki pengalaman di bidang pembinaan bintara pembina desa (babinsa) serta jaringan yang luas. Pengalaman itu dinilai dapat mempermudah Bulog menjalankan program ketahanan pangan nasional.

Dua hari setelah ditetapkan sebagai Direktur Utama Bulog, dengan didampingi Dewan Pengawas Bulog dan Pimpinan Wilayah Bulog, Novi Helmy menemui Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Pertemuan yang diadakan di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Ahad, 9 Februari 2025, itu membahas evaluasi penyerapan hasil panen dan stabilitas harga pangan. Seusai rapat, Novi Helmy tidak banyak berkomentar. Ia menuturkan saat ini masih prajurit TNI aktif dan hanya menjalankan arahan pimpinan.

Sementara itu, Amran mengatakan ada tambahan anggaran Rp 16,6 triliun untuk Perum Bulog menyerap gabah sebanyak 3 juta ton hingga April 2025. Ia menyebutkan tambahan anggaran itu merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto.

Amran menegaskan penyerapan gabah pada musim panen kali ini akan melibatkan babinsa serta bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. "Jadi ini insyaallah tidak terlalu sulit karena yang terpenting adalah kami berkolaborasi, bergerak bersama. Insyaallah kami bisa capai," ucapnya.

Direktur Utama Perum Bulog Mayor Jenderal Novi Helmy Prasetya di Gedung A Kementerian Pertanian, Jakarta, 9 Februari 2025. ANTARA/Asprilla Dwi Adha

Penunjukan Novi sebagai Direktur Utama Bulog menambah panjang daftar militer yang mengisi jabatan strategis di perusahaan pelat merah tersebut. Sebelum Novi, Mayor Jenderal (Purnawirawan) Marga Taufiq menduduki jabatan direksi sebagai wakil direktur utama. Ia ditunjuk bersamaan dengan direktur utama sebelumnya pada 10 September 2024.

Marga merupakan purnawirawan TNI Angkatan Darat yang memiliki keahlian di bidang infanteri. Jabatan terakhirnya sebelum purnatugas adalah Wakil Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat. Dalam kontestasi pemilihan presiden 2024, Marga menjabat Ketua Tim Pembina Kampanye Daerah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Provinsi Sulawesi Selatan.

Purnawirawan TNI yang juga menduduki jabatan strategis adalah Mayor Jenderal (Purnawirawan) Arifin Seman. Arifin ditugasi sebagai anggota Dewan Pengawas Independen Perum Bulog sejak 17 Juli 2024. Sama seperti Marga, Arifin pernah menjadi bagian dari tim kampanye Prabowo pada Pemilihan Umum 2019. Saat itu Arifin tercatat sebagai Direktur Monitoring, Analisa, dan Advokasi Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

Arifin adalah anggota Dewan Pembina Partai Gerindra. Karier militer mengantarnya menjadi Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Darat pada 2009-2010. Dia juga pernah menjadi tenaga pengajar bidang kewaspadaan nasional di Lembaga Ketahanan Nasional.

Penunjukan perwira militer aktif sebagai pemimpin Bulog menuai kritik karena makin menghidupkan kembali dwifungsi TNI. Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra menekankan bahwa kebijakan ini akan mengganggu fokus prajurit TNI dalam mempersiapkan diri menghadapi ancaman perang sesuai dengan tugas yang dimandatkan kepada mereka.

Imparsial memandang penempatan prajurit TNI aktif di Bulog sebagai bentuk ancaman terhadap demokrasi dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Demokrasi mensyaratkan pemisahan urusan militer dengan sipil untuk menjamin penghormatan terhadap supremasi sipil dan jaminan terhadap tata negara hukum yang baik. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang menyatakan prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang TNI memang memberikan kelonggaran bagi tentara aktif untuk mengisi jabatan sipil. Namun, Ardi menekankan, jabatan sipil yang diperbolehkan itu hanya yang berkaitan dengan urusan pertahanan.

Berdasarkan pasal tersebut, tentara dapat ditempatkan pada jabatan sipil di 10 lembaga, yakni kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi negara, lembaga ketahanan nasional, dewan pertahanan nasional, search and rescue nasional, narkotik nasional, dan Mahkamah Agung. Sedangkan direktur BUMN bukanlah jabatan yang diperbolehkan dalam Pasal 47 Undang-Undang TNI.

Ardi berujar bahwa situasi ini mengingatkan pada masa Orde Baru, ketika militer terlibat dalam berbagai urusan di luar tugas pertahanan. Akibatnya, kesiapan pertahanan nasional menjadi lengah. Sebab, prajurit TNI tidak hanya disibukkan dengan latihan dan persiapan menghadapi ancaman bersenjata, tapi juga terlibat dalam kegiatan bisnis dan perdagangan.

Pada masa Orde Baru, Bulog dipimpin militer hingga mereka pensiun, yaitu pada 1978-1993. Saat itu pemerintah di bawah kepemimpinan Soeharto mendeklarasikan swasembada pangan pada 1985. "Pada kenyataannya, meskipun deklarasi tersebut diumumkan, rakyat Indonesia masih banyak yang mengalami kelaparan, baik pada tahun-tahun tersebut maupun setelahnya," ujar Ardi kepada Tempo, Selasa, 11 Februari 2025. Krisis moneter yang melanda pada 1997-1998 makin memperburuk kondisi ekonomi dan berujung pada penggulingan Soeharto.

Seharusnya, menurut Ardi, pemerintah belajar dari pengalaman tersebut: jika suatu pekerjaan tidak diserahkan kepada ahlinya, kegagalan hanya tinggal menunggu waktu. Militer memang memiliki keunggulan dalam hal disiplin, tapi pengelolaan pangan sebaiknya ditangani ahli di bidang pertanian.

Di sisi lain, Ardi berpandangan akan sangat berbahaya jika kultur dan perspektif militer diterapkan dalam pengelolaan pangan bagi warga sipil. Jika hal ini terjadi, pemerintah cenderung mengedepankan pendekatan keamanan dalam menyelesaikan masalah pangan dibanding mencari solusi berbasis kesejahteraan dan keberlanjutan.

Ekonom Center of Economic and Law Studies, Nailul Huda, mengimbuhkan bahwa Bulog merupakan elemen penting dalam pemerintahan untuk menstabilkan harga komoditas beras. Lembaga ini memiliki dua fungsi, yaitu menyerap beras atau gabah dari petani dan melakukan operasi pasar guna menjaga stabilitas harga bagi konsumen. "Karena itu, posisi pemimpin Bulog harus diisi oleh orang yang memiliki pemahaman mendalam tentang manajemen dan pertanian," ucapnya.

Permasalahan beras, kata Nailul, tidak bisa diselesaikan hanya dengan kekuatan militer, tapi juga keahlian dalam manajemen dan strategi logistik. Misalnya kemampuan menentukan kapan stok harus dikeluarkan dan kapan mesti ditahan agar pasar tetap stabil.

Nailul pun menilai dampak positif perombakan ini tidak akan signifikan. Sebab, pergantian kepemimpinan Bulog tidak serta-merta menurunkan harga beras. Bahkan ia memperkirakan harganya tetap tinggi atau naik. Sebab, faktor utama yang mempengaruhi harga adalah ketersediaan stok dan kebijakan intervensi pasar, bukan perubahan pimpinan. Sedangkan Bulog, menurut dia, tidak memiliki kekuatan besar untuk mengintervensi pasar. 

Nailul menduga ada indikasi ketidaksepakatan antara pemerintah dan manajemen Bulog sebelumnya mengenai kebijakan pangan, khususnya soal rencana pemerintah menyetop impor beras. Ia mengungkapkan, Bulog menilai stok cadangan beras pemerintah (CBP) masih kurang dan perlu dipenuhi dari impor, sementara pemerintah telanjur menyatakan berhenti mengimpor beras. Imbasnya, harga beras berpotensi makin tidak menentu ke depan.

Peneliti dari Center of Reform on Economics, Eliza Mardian, juga berpandangan bahwa kebijakan ini dapat mengarah pada dwifungsi TNI, yakni militer mengambil peran yang seharusnya menjadi ranah sipil. Masyarakat yang mengalami masa pemerintahan dengan pendekatan militeristik pada masa lalu juga akan merasa waswas terhadap tren ini. Karena itu, Eliza menegaskan bahwa pemerintah perlu berhati-hati untuk tetap menjaga kepercayaan publik dan memastikan batas kewenangan sipil dengan militer.

Saat ditanyai soal dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang TNI ihwal penunjukan Novi Helmy, Erick Thohir enggan menjawab. ●

Dian Rahma Fika berkontribusi dalam penulisan artikel ini