Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Muhammad Hafid, salah satu petugas operasi dan pemeliharaan (OP), di Embung Rawasari, Tarakan, Kalimantan Utara, merasa gelisah menjelang Idulfitri. Pasalnya, sudah lebih dari dua bulan ia belum menerima gaji. Berdasarkan informasi yang ia terima, gaji petugas OP sejak Januari masih tertahan karena pemblokiran anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Nantinya, gaji tersebut akan dibayarkan dengan cara dirapel.
"Saya bingung, nggak ada kejelasan. Takutnya sebelum lebaran belum gajian, padahal kebutuhan banyak," kata Hafid kepada Tempo, Selasa malam, 11 Maret 2025. Sementara, hingga kini ia dan rekan-rekanya sesama OP tetap bekerja seperti biasa. "Saya heran, kok gaji bawahan yang terdampak."
Sejak bekerja sebagai petugas pemeliharaan Embung Rawasari lima tahun lalu, Hafid mengatakan baru kali ini mengalami keterlambatan gaji. Terpaksa sesekali pemuda berusia 24 tahun itu berutang kepada kerabat.
Ia berharap gaji Januari-Februari yang menjadi haknya bisa dibayarkan sesegera mungkin. "Kalaupun tidak ada THR Lebaran, yang penting gaji (cair) saja," ucap dia. Situasi ini membuatnya enggan untuk berharap lebih.
Di sisi lain, ia minta kondisi yang dialami tenaga OP menjadi perhatian pemerintah. Sebab, petugas OP merupakan petugas yang berada di ujung tombak. Tanpa petugas OP yang menjaga dan mengatur aliran air di embung, menurut dia, ketersediaan air baku untuk masyarakat bisa terdampak. "Selain petugas pemeliharaan kan juga ada petugas OP yang bersiaga untuk mencegah banjir," kata dia.
Seorang petugas pintu air di salah satu Daerah Irigasi di Jawa Timur yang enggan disebutkan namanya mengalami hal serupa dengan Hafid. Setelah bertahun-tahun bekerja, baru kali ini gajinya nunggak. Bahkan, pria yang menjadi tenaga OP Kementerian PU sejak 2008 itu belum menerima SK perpanjangan kontrak kerja.
"Statusnya disuruh kerja sambil menunggu anggaran turun," kata dia melalui pesan singkat kepada Tempo, Rabu, 12 Maret 2025. "Lha bagaimana bekerja maksimal, buat beli bensin saja bingung."
Dia berharap gaji petugas OP yang nunggak sejak Januari segera cair. Apalagi menjelang Idulfitri. Untuk sehari-hari pun, dia membutuhkan uang untuk membiayai keluarga, seperti memberi uang saku anak. "Meskipun gaji petugas pintu air itu kecil, mereka sangat berharap," ujarnya.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti tidak menampik adanya keterlambatan pembayaran gaji petugas OP. Namun, ia memastikan pembayaran gaji sedang dalam proses. Saat ini, Diana berujar, proses pembukaan blokir anggaran baru selesai dan sedang dalam proses pengajuan Pembayar gaji ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat.
"Sehubungan dengan keterlambatan pembayaran gaji, kami menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya," kata Diana saat ditemui wartawan di kantornya pada Rabu, 12 Maret 2025.
Ia menjelaskan, blokir anggaran Kementerian PU telah dibuka pada Februari 2025. Ia mengklaim pembukaan blokir dilakukan tak lama setelah setelah anggaran Kementerian PU tahun ini disepakati senilai Rp 50,483 triliun dalam rapat bersama Komisi V DPR RI pada Kamis, 13 Februari 2025.
Dengan berprosesnya pembukaan blokir ini, ia menargetkan pembayaran gaji tenaga OP ditargetkan selesai pekan ini. "Mudah-mudahan bisa. Paling lambat 26 Maret, sebelum libur," kata dia.
Adapun sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian PU Zainal Fatah menjelaskan bahwa pemblokiran anggaran merupakan kebijakan Menteri Keuangan terkait dengan penggunaan anggaran pada awal tahun. Misalnya, anggaran yang dibuka adalah anggaran untuk operasional. Sementara anggaran lain, seperti untuk proyek pembangunan, masih ditahan. “Itu biasa. Di awal tahun selalu begitu,” tutur Zainal di Kementerian PU pada Jumat, 7 Februari 2025.
Pilihan Editor: Duduk Perkara Viral Dugaan Belasan Eks Pekerja Lion Air Digaji Ratusan Juta di Garuda Indonesia
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini