Daftar Perusahaan Asuransi yang Izinnya Dicabut OJK, Paling Baru Kresna Life

Selama beberapa tahun terakhir, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha sejumlah perusahaan asuransi. Sebagian besar perusahaan asuransi yang izinnya dicabut OJK karena tidak memenuhi ketentuan regulasi, masalah kesehatan keuangan, serta terjadi merger dan akuisisi. Yang terbaru, pada 23 Juni lalu, OJK mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Kresna atau Kresna Life.

Berdasarkan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mencabut izin usaha perasuransian. Adapun Pasal 31 Peraturan OJK Nomor 27/ POJK.03/ 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, sanksi yang diterapkan OJK dilakukan secara bertahap. Pertama, peringatan tertulis. Kedua, pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha. Terakhir, pencabutan izin usaha.

Sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan di sektor perasuransian, OJK juga berfungsi mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Karena itu, masyarakat juga perlu mengetahui daftar perusahaan asuransi yang izinnya dicabut OJK agar bisa mendapatkan informasi legal dan memanfaatkan asuransi yang berizin OJK. Berikut daftar perusahaan asuransi yang izinnya dicabut OJK dalam beberapa tahun terakhir.

1. Bakrie Life (2016)

Pada 14 Juli 1990, PT Asuransi Jiwa Bakrie atau Bakrie Life mendapatkan izin usaha di bidang asuransi jiwa. Namun, pada 15 September 2016, melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-76/D.05/2016, izin usaha perusahaan asuransi tersebut dicabut oleh Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

Bakrie Life menghadapi masalah tunggakan pembayaran kepada nasabah setelah terjadi krisis keuangan pada 2008. Perusahaan asuransi ini mengalami kegagalan pembayaran atas produk asuransi Diamond Investa dengan total tunggakan mencapai Rp 500 miliar.

Sebagai konsekuensi dari tunggakan tersebut, Asuransi Jiwa Bakrie menerima sanksi peringatan pertama pada 22 Oktober 2008, sanksi peringatan kedua pada 19 Februari 2009, dan peringatan ketiga pada 8 Juni 2009. Terjadi negosiasi antara perusahaan dan nasabah yang berlangsung cukup lama.

Pencabutan izin usaha diputuskan karena Asuransi Jiwa Bakrie tidak mampu mengatasi penyebab sanksi yang telah dikenakan dalam batas waktu yang diberikan. Sejak pencabutan izin usaha tersebut, OJK mengeluarkan larangan bagi pemegang saham direksi, dewan komisaris, dan karyawan PT Asuransi Jiwa Bakrie untuk melakukan pengalihan, penjaminan, penggadaian, atau penggunaan kekayaan serta tindakan lain yang dapat mengurangi atau menurunkan nilai aset perusahaan.

Logo Asuransi Himalaya Pelindung atau Himalaya Insurance di kantor Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan

2. Asuransi Himalaya (2019)

Asuransi Himalaya Pelindung atau Himalaya Insurance merupakan sebuah perusahaan asuransi umum (kerugian yang didirikan pada 29 Oktober 1982 dan mulai beroperasi sejak 1983. Namun, pada 30 April 2019, OJK menetapkan sanksi berupa pencabutan izin usaha sebagai perusahaan asuransi ini melalui Keputusan Dewan Komisioner (KDK) Nomor 41/KDK.05/2019.

Sebelum izin usahanya dicabut, Himalaya Insurance telah dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha (PKU) oleh OJK. Namun, karena tidak dapat memenuhi ketentuan dalam sanksi PKU, akhirnya OJK mencabut izin usaha asuransi tersebut.

Beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Himalaya Insurance antara lain tidak memenuhi ketentuan mengenai jumlah anggota komisaris independen dan jumlah anggota dewan komisaris. Selain itu, perseroan tidak mampu memenuhi ketentuan perihal rasio pencapaian solvabilitas, rasio kecukupan investasi, dan jumlah ekuitas minimum. Selain itu, Himalaya Insurance melanggar ketentuan perihal nilai utang klaim yang melebihi batas waktu 30 hari, sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) POJK 69 Tahun 2016.

Setahun setelah pencabutan izin usahanya, OJK secara resmi mengumumkan pembubaran perusahaan asuransi yang sebelumnya dikenal sebagai PT Asuransi Nirbaya Sraya itu dan membentuk tim likuidasi perseroan. Pembubaran tersebut tertuang dalam akta resmi yang dikeluarkan pada 18 September 2020.

3. Asuransi Recapital (2020)

OJK mencabut izin usaha di Bidang Asuransi Umum PT Asuransi Recapital milik pengusaha Sandiaga Uno dan Rosan Roeslani pada 2020. Pencabutan izin usaha PT Asuransi Recapital tertuang melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor KEP-45/D.05/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Umum.

Pencabutan izin usaha Asuransi Recapital sebagai Perusahaan Asuransi Umum karena perusahaan tidak dapat memenuhi ketentuan yang menjadi penyebab dikenakannya sanksi pembatasan kegiatan usaha (PKU). Sanksi PKU diberlakukan karena pelanggaran atas ketentuan tingkat solvabilitas minimum. Pasalnya, OJK menetapkan bahwa perusahaan asuransi harus memiliki tingkat solvabilitas atau risk based capital (RBC) minimal 120 persen.

Sebagai informasi, Asuransi Recapital, atau yang juga dikenal dengan nama branding Reguard, adalah perusahaan asuransi umum. Perusahaan ini didirikan pada 14 Agustus 1991 dengan nama PT Asuransi Grasia Unisarana dan mulai beroperasi pada 10 Januari 1992. Pada 1 April 2008, perusahaan diambil alih oleh PT Recapital Advisors dan mengubah namanya menjadi PT Asuransi Recapital.

4. Asuransi Parolamas (2020)

Pada 15 Desember 2020, OJK mencabut izin usaha PT Asuransi Parolamas yang bergerak di bidang asuransi umum. Keputusan ini diatur dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-57/D.05/2020. Berbeda dengan usaha asuransi yang lain, pencabutan izin usaha Asuransi Parolamas sebagai perusahaan asuransi umum merupakan kehendak perusahaan.