Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyambut pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Badan pengelola investasi ini diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 24 Februari 2025.
“Tentu saja, kehadiran BPI Danantara merupakan angin segar dalam pembangunan pembiayaan nasional, termasuk untuk program transmigrasi,” kata Iftitah melalui aplikasi perpesanan kepada Tempo, Selasa, 25 Februari 2025.
Pasalnya, Danantara hadir di tengah minimnya anggaran Kementerian Transmigrasi tahun ini yang hanya senilai Rp 83,5 miliar. Sebelumnya, pagu anggaran Kementerian Transmigasi untuk ditetapkan senilai Rp 122,4 miliar tetapi dipangkas Rp 38,9 miliar seiring Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
“Dengan keterbatasan anggaran negara, skema investasi seperti ini (Danantara) menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan produktif,” kata Politikus Partai Demokrat itu.
Iftitah pun mengatakan Kementerian Transmigrasi sedang mengkaji peluang kerja sama dengan Danantara. Ia akan berfokus pada program-program yang menurutnya memiliki potensi ekonomi tinggi dan dapat menarik investasi swasta.
Misalnya, kata dia, program Transmigrasi Karya Nusantara (TKN) yang berbasis penciptaan lapangan kerja dan Transmigrasi Gotong Royong (Trans-GR) yang berbasis potensi kawasan dan melibatkan dunia usaha.
“Soal nilai investasi, tentu masih dalam pembahasan dengan pihak terkait agar skema pembiayaannya optimal dan menguntungkan semua pihak,” kata Iftitah.
Adapun saat meresmikan Danantara, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan mengalokasikan hasil penghematan negara sebesar US$ 20 miliar atau sekitar Rp 300 triliun ke Danantara untuk puluhan proyek strategis nasional. Prabowo juga mengatakan Danantara bukan hanya lembaga pengelola dana investasi, tetapi juga instrumen atau alat pembangunan nasional.
“Jangan salah, apa yang kami luncurkan hari ini bukan sekedar dana investasi, melainkan instrumen alat pembangunan nasional yang harus bisa mengubah cara mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” ujar Prabowo.
Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF Andry Satrio Nugroho menilai Danantara bakal menghadapi tantangan besar dalam membangun kepercayaan investor. Andry menyebut salah satu langkah utama untuk menarik minat investasi adalah memastikan bahwa pengurus Danantara tidak memiliki konflik kepentingan dengan jabatan di pemerintahan.
Andry mengatakan kepercayaan investor adalah faktor utama dalam kesuksesan Danantara. Namun, struktur organisasi yang masih diisi oleh pejabat publik menimbulkan potensi moral hazard. Ia mengatakan hal ini seiring keputusan kepala negara mengangkat Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani sebagai Kepala Badan Pelaksana (Chief Executive Officer/CEO) Danantara.
"Minimal, pejabat publiknya bisa mengundurkan diri dari pemerintahan terkait. Itu akan menjadi sinyal kuat bahwa Danantara dikelola secara independen dan profesional," ujar Andry dalam diskusi daring pada Senin, 24 Februari 2025.
Menurutnya, investor hanya akan tertarik jika pengelola Danantara memiliki latar belakang yang kuat dalam investasi dan tidak terafiliasi dengan kepentingan politik. Selain itu, evaluasi kinerja yang jelas dalam setahun pertama menjadi kunci.
Dinda Shabrina berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Konflik Kepentingan dalam Rangkap Jabatan Bos Danantara
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini