Danantara dalam Bayang-bayang Skandal 1MDB Malaysia

HARI peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara makin dekat. Namun sambutan masyarakat terhadap lembaga yang akan mengkonsolidasikan aset tujuh badan usaha milik negara (BUMN) ini tidak begitu positif.

Di media sosial X, sejumlah warganet mengungkapkan kekhawatiran akan kehadiran Danantara. Muncul seruan menarik uang dari bank-bank yang dikelola oleh BUMN karena khawatir penyalahgunaan dana.

Danantara yang akan diluncurkan pada 24 Februari 2025 ini merupakan salah satu ambisi Presiden Prabowo Subianto untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara dengan skala besar sehingga bisa mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Dia menyebutkan lembaga ini sebagai konsolidasi semua kekuatan ekonomi Indonesia karena akan membawahkan tujuh perusahaan pelat merah yang dianggap paling menguntungkan dan strategis.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menyatakan pendanaan awal untuk Danantara sekitar US$ 20 miliar akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, khususnya dari hasil penghematan anggaran yang telah dilakukan dalam beberapa waktu terakhir.

Danantara ditargetkan mengelola aset senilai lebih dari US$ 900 miliar atau sekitar Rp 14 ribu triliun. “Saya rasa ini akan menjadi langkah yang transformatif,” ujar Prabowo dalam acara World Governments Summit 2025 yang diselenggarakan secara virtual di Dubai, Uni Emirat Arab, Jumat, 14 Februari 2025.

Namun ambisi Prabowo ini justru dinilai berisiko tinggi oleh sejumlah ahli. Bahkan ada yang menyamakan kehadiran Danantara dengan skandal keuangan besar, seperti kasus 1Malaysia Development Berhad (1MDB) di Malaysia. 1MDB didirikan oleh Perdana Menteri Malaysia Najib Razak pada 2015. 

Badan investasi ini menjadi skandal keuangan besar yang melibatkan penyalahgunaan dana investasi negara hingga miliaran dolar Amerika Serikat melalui transaksi tidak transparan dan pencucian uang lintas negara. Saat itu, dilaporkan banyak kasus korupsi yang dilakukan Najib Razak bersama kroni-kroninya yang bersumber dari 1MDB.

Ekonom dari Center of Reform on Economics, Yusuf Rendy Manilet, mengungkapkan kekhawatiran masyarakat terhadap Danantara, terutama dalam perbandingannya dengan kasus 1MDB di Malaysia. Kekhawatiran ini berakar pada risiko tata kelola yang lemah dan penyelewengan dana. Meskipun belum ada indikasi bahwa Danantara akan mengalami nasib serupa, pengalaman 1MDB menunjukkan bagaimana lembaga investasi negara dapat menjadi sarana korupsi jika tidak diawasi secara ketat. 

Terlebih, Danantara bekerja dengan mengumpulkan aset BUMN untuk mencari uang. Aset tersebut bakal digadaikan sebagai jaminan utang atau bahkan dijual. Danantara akan memanfaatkan aset negara untuk berinvestasi dalam berbagai proyek, seperti energi terbarukan, penghiliran atau hilirisasi, produksi pangan, dan manufaktur. “Jika Danantara terlalu bergantung pada utang atau dana publik tanpa kepastian keuntungan, risiko terhadap APBN dan stabilitas ekonomi bisa meningkat,” tuturnya kepada Tempo, Kamis, 20 Februari 2025.

Selain itu, jika skema pendanaan Danantara melibatkan penerbitan surat utang dalam negeri, Yusuf memperkirakan adanya potensi crowding out, yang menyebabkan sektor swasta kesulitan mengakses pembiayaan karena likuiditas tersedot ke proyek-proyek yang dijalankan Danantara. Karena itu, Yusuf menekankan pentingnya diversifikasi sektor, skema investasi berbasis profitabilitas, serta keterlibatan investor swasta dan internasional agar risiko tidak sepenuhnya ditanggung oleh negara.

Menurut Yusuf, kasus 1MDB memberikan banyak pelajaran yang relevan bagi Danantara. Salah satu yang paling krusial adalah pentingnya tata kelola yang kuat serta pengawasan independen. 1MDB jatuh karena kurangnya transparansi dalam pengelolaan aset dan adanya intervensi politik yang mengabaikan prinsip-prinsip bisnis sehat. Karena itu, Danantara harus memiliki mekanisme audit yang ketat, laporan keuangan yang terbuka untuk publik, serta batasan jelas terhadap intervensi politik dalam pengambilan keputusan investasi.