De Koning datang dan puas

MALAM itu sekitar 20 orang undangan hadir di rumah kediaman Dubes Belanda J.B. van Gorkom di Jalan Diponegoro, Jakarta. Acaranya pertemuan informal dengan Menteri Kerjasama Pembangunan Belanda Jan de Koning yang sedang berkunjung di Indonesia. Yang diundang dalam pertemuan Kamis malam pekan lalu itu beraneka ragam. Dari pihak pemerintah antara lain tampak Menteri PPLH mil Salim dan Sekretaris Wapres Alex Alatas. Anggota DPR yang muncul adalah Sabam Sirait dan Imron Rosyadi. Hadir juga bekas menteri pertambangan Sadli, bekas dubes untuk Belanda yang kini menjabat Gubernur Lemhanas Sutopo Yuwono, Abdurahman Wahid, Hamid Algadri, Ny. Yetti Rizali Noor serta beberapa wartawan. Mereka dianggap mewakili masyarakat Indonesia yang terlibat dalam proses pembangunan. "Pertemuan ini adalah suatu eksperimen," kata Dubes Van Gorkom tatkala membuka acara ini. Tujuannya memanfaatkan kunjungan De Koning untuh mengadakan dialog mengenai pola hubungan Indonesia-Belanda yang tengah berubah. Topik utama pembicaraan adalah kemungkinan memanfaatkan hubungan kedua negara untuk menjembatani dialog Utara-Selatan yang menghadapi kebuntuan. Posisi kedua negara memang mendukung kemungkinan ini. Tahun ini Indonesia mendapat giliran mengetuai organisasi negara-negara pengekspor minyak (OPEC), sedang Belanda mengetuai Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Mungkinkah kedua negara secara bersama melakukan ikhtiar untuk menembus kebekuan dialog Utara-Selatan ataukah sebaiknya usaha itu dilakukan kedua negara dalam kubunya masing-masing? Pilihan tampaknya jatuh pada kemungkinan kedua. Namun hasil pertemuan selama sekitar dua jam itu tidak hanya itu saja. Disadari pula kemudian bahwa hubungan Utara-Selatan bukan hanya masalah pihak pemerintah saja seperti yang terjadi saat ini. Lingkungan masyarakat yang lebih luas perlu juga dilibatkan, agar kesadaran pentingnya masalah ini menyebar untuk kemudian bisa mendorong terbentuknya pendapat umum yang kuat yang bisa menopang usaha yang dilakukan pihak pemerintah. Pertemuan informal itu merupakan "hasil samping" kunjungan Menteri Kerjasama Pembangunan dari Belanda ini. Kunjungan De Koning, yang juga menjabat Ketua Sidang IGGI, kali ini terjadi dalam suasana yang lain. Posisi ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Neraca pembayaran Indonesia sangat bagus, terutama berkat ekspor minyak bumi. Hingga timbul dugaan, dan kekhawatiran dari sementara pihak, bahwa dalam sidangnya Mei nanti di Amsterdam IGGI mungkin akan mengurangi bantuannya. Puas Kekhawairan itu diredakan oleh De Koning. "IGGI berpendapat bantuan keuangan dan teknik kepada Indonesia perlu dilanjutkan," ujarnya sebelum meninggalkan Indonesia Sabtu siang lalu. Sebab sekalipun neraca Indonesia dinilai positif, masalah-masalah fundamental dalam pembangunan masyarakat Indonesia masih banyak dan belum selesai. Misalnya, "masalah kependudukan, pembangunan prasarana dan masalah-masalah sosial," katanya. Jan de Koning juga mengungkapkan, sejak IGGI terbentuk pada 1967 untuk pertama kalinya Indonesia tidak minta peningkatan bantuan. "Pemerintah Indonesia akan puas bila bantuan dipertahankan sejumlah yang diberikan tahun lalu," katanya dalam konperensi pers di Lapangan Terbang Halim Perdanakusuma. Tahun lalu Indonesia memperoleh bantuan IGGI $ 2,1 milyar dengan perincian $ I milyar sebagai pinjaman dan hibah bilateral negara-negara IGGI, sedang sisanya berasal dari lembaga keuangan multilateral seperti Bank Dunia dan Bank International untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (IBRD). Jumlah bantuan untuk 1979/1980 lebih besar, sebanyak US$ 2,7 milyar. Pada tahun-tahun lalu, biasanya IGGI menyetujui permintaan bantuan yang diajukan Indonesia. Hingga mungkin sekali sidang IGGI yang akan dilangsungkan Mei di Negeri Belanda juga akan memenuhi permintaan ini. Dugaan ini diperkuat oleh beberapa pernyataan De Koning. Misalnya ia menegaskan kepuasannya dengan cara pemerintah menggunakan bantuan IGGI. Dipujinya kegiatan pemerintah Indonesia selama tahun lalu yang sudah melaksanakan perencanaan yang dibuat dengan baik sekali. Ia juga menganggap Indonesia telah berhasil mengembangkan cara dan teknologi untuk melaksanakan pembangunan yang menyeluruh di suatu negara berkembang. Dalam kaitan ini De Koning melihat kemungkinan perluasan bantuan teknik Indonesia pada negara berkembang lain, misalnya Tanzania, Papua Nugini dan Bangladesh. Sedang pihak Belanda ikut serta dengan bantuan keuangan. Semua kesan itu diperoleh De Koning dalam kunjungannya yang berlangsung selama 10 hari di sini. Ia melihat banyak proyek besar dan kecil puskesmas, MHT (perbaikan kampung), PKK (perbaikan kesejahteraan keluarga), industri kulit, bendungan Jatiluhur dan proyek transmigrasi Sitiung. Menteri Kerjasama Pembangunan Belanda ini juga melihat perlunya perbaikan struktur ekonomi dan struktur ekspor Indonesia yang saat ini terlalu tergantung pada minyak humi, yang harus dilakukan menjelang akhir tahun delapan puluhan. Kebijaksanaan subsidi BBM dan pangan yang dilakukan pemerintah Indonesia sekarang ini dianggapnya teknik yang baik untuk meratakan tambahan pendapatan bagi kepentingan seluruh masyarakat. "Namun dalam jangka panjang kebijaksanaan ini bisa menimbulkan kesulitan," ujarnya. Jan de Koning tidak menjelaskan alasan pandangannya. Mungkin yang dikhawatirkannya adalah: subsidi tersebut bisa mendorong laju inflasi. Lagipula tidak seluruh golongan masyarakat mendapat manfaat yang sama dari kebijaksanaan subsidi tersebut.