Dengan iuran, tanpa iklan

SUKARTONO (bukan nama sebenarnya) agak menggerutu. Untuk membayar iuran pesawat tv berwarna 20 inci miliknya, ia kini harus mengeluarkan Rp 3.000, sebelumnya hanya Rp 750/bulan. Hal itu memang harus terjadi, karena pemerintah menaikkan iuran pesawat tv mulai 1 Maret. Banyak pemilik tv berwarna seperti Sukartono yang kini harus membayar iuran beberapa kali lipat. Pemilik tv berwarna di bawah 16 inci kini harus membayar Rp 2.000 (sebelumnya Rp 500), 17-19 inci Rp 2.500 (sebelumnya Rp 750) dan 20 inci ke atas Rp 3.000 sebelumnya Rp 750/bulan). Bagi tv hitam putih di atas 16 inci, iurannya naik dari Rp 750 ke Rp 1.500/ bulan saja. Sedang iuran tv hitam putih di bawah 16 inci sengaja tak dinaikkan -- tetap Rp 500/bulan -- dengan alasan sebagian besar pemiliknya adalah rakyat berpenghasilan rendah. Jenis terakhir ini sekitar satu juta di antara 1,9 juta pesawat tv yang terdaftar di Indonesia. Dengan kenaikan iuran itu, pemerintah mengharapkan dapat memasukkan sekitar Rp 24 milyar untuk tahun anggaran 1981/82. Suatu kenaikan luar biasa bila dibandingkan dengan penghasilan tahun sebelumnya yang hanya Rp 9,5 milyar. Tapi angka itu baru akan terwujud bila wajib bayar menunaikan kewajibannya. Pengalaman menunjukkan bahwa banyak pemilik tv lalai membayar iuran. Di Jakarta, misalnya, dari 525 ribu tv yang terdaftar hanya 52% yang melunasi iurannya. Uang iuran pun hanya Rp 2 milyar yang masuk, sedang seharusnya Rp 4 milyar. Pihak Perum Pos dan Giro bersama polisi dan petugas kelurahan sesekali melakukan razia dari rumah ke rumah. Dalam kegiatan semacam itu kerap dijumpai pemilik tv yang menunggak iuran sampai berbulan-bulan. Bagi penunggak jenis ini, petugas biasanya hanya mengenakan denda ringan. Sesungguhnya, menurut ketentuan, bila wajib bayar menunggak lebih dari tiga bulan, pesawatnya boleh disegel atau disita. Usaha persuasif semacam itu toh belum menunjukkan hasil banyak. Perum Pos & Giro menitipkan formulir iuran lewat penjual untuk pembeli tv baru. Tapi formulir ini sering hanya disimpan. Sejumlah pemilik tv mengatakan bahwa mereka segan antre dan pergi ke kantor pos yang jauh letaknya. Mereka menuntut Pos dan Giro memperbanyak jumlah kantor pos pembantu. Tapi kenapa iuran naik? TVRI membutuhkan banyak dana. Ketika masih diperbolehkan, pendapatan iklan banyak menopang biaya eksploatasi TVRI. Tahun 1979-1980, penghasilan iklannya Rp 7,6 milyar, sedang iuran tv hanya Rp 6,9 milyar. Mulai 1 April iklan ditiadakan dalam siaran TVRI. Dan lenyaplah pendapatan iklannya. Sebagai kompensasi pemerintah memberi subsidi Rp 10 milyar. Subsidi itu tak akan mencukupi dalam tahun 1981/1982, karena TVRI mengajukan anggaran Rp 36 milyar. Jadi iuran anda diharapkan sekali.