Aturan Tanggung Menarik Devisa Hasil Ekspor

Aturan yang baru berlaku tak berhasil menarik devisa hasil ekspor. Pemerintah tak berdaya melawan desakan pengusaha.

13 Agustus 2023 | 00.00 WIB

Perbesar

Ilustrasi Tempo/Imam Yunianto

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Aturan wajib simpan devisa hasil ekspor berlaku mulai Agustus.
Kurs rupiah tetap melemah meski aturan devisa berlaku.
Ada tarik-ulur dan lobi yang membuat aturan penyimpanan devisa tak berdaya.

EKSPORTIR hasil alam Indonesia tak bebas lagi menyimpan devisa di luar negeri. Ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang devisa hasil ekspor sumber daya alam yang berlaku mulai bulan ini. Aturan ini mewajibkan paling sedikit 30 persen devisa hasil ekspor dari empat bidang usaha (pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan) disimpan di bank dalam negeri dan masuk ke sistem keuangan Indonesia.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

neraca-perdagangan

devisa

devisa-hasil-ekspor

kurs-rupiah

surplus-perdagangan

Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul "Upaya Tanggung Menarik Devisa "

Yopie Hidayat

Pemimpin redaksi tabloid ekonomi Kontan sejak November 2001 hingga menjadi juru bicara Wakil Presiden Boediono pada 2009-2014. Sebelum mendirikan Kontan, selama 1985-1994, ia bekerja di majalah mingguan Tempo. Lulus kuliah dari Universitas Airlangga, Surabaya, pada 1989, Yopie melanjutkan pendidikan dalam program Master of Public Policy di Lee Kuan Yeuw School of Public Policy Singapura. Pada 1994, ia mendapat Chevenning Award dari The British Council. Kini, Yopie menjadi anggota tim evaluator editorial Tempo

Edisi 13 Agustus 2023