DPR Setujui Draf RUU Minerba Saat Ribuan Mahasiswa Aksi Indonesia Gelap Tolak Pengesahannya

Di sisi lain, di hari yang sama saat ribuan mahasiswa turun ke jalan menuntut penolakan pengesahan RUU Minerba, delapan fraksi yang ada di DPR menyetujui draf RUU tersebut dan membawanya ke rapat paripurna DPR untuk disahkan. Delapan fraksi di parlemen menyatakan setuju dengan catatan masing-masing.

“Dari delapan fraksi, 100 persen seluruhnya menyetujui,” kata Ketua Badan Legislasi atau Baleg DPR RI Bob Hasan dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat satu RUU Minerba di ruangan Baleg, gedung parlemen, Jakarta Pusat, Senin.

Bob mengatakan, di dalam naskah final RUU Minerba, terdapat pergeseran aturan menyangkut masyarakat adat dan perguruan tinggi. Dari rapat-rapat yang telah dilakukan, misalnya, pemerintah dan parlemen akhirnya menyetujui perguruan tinggi tidak akan mengelola tambang secara langsung. Sebelumnya, ide tersebut merupakan klausul usulan DPR.

“Pergeseran yang terjadi disebabkan oleh pendapat-pendapat yang dilontarkan berbagai pihak dalam sejumlah rapat dengar pendapat (RDP). Jadi, tidak serta-merta dan tidak tergesa-gesa RUU ini dibuat,” kata dia.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 81 huruf j dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah kewajiban anggota DPR untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.

Hal ini tentu menjadi pertanyaan, apakah keberadaan DPR masih merupakan representasi dari keterwakilan rakyat?

Majalah Tempo sebenarnya pernah menyentil para wakil rakyat pada 2023 lalu. Kala itu DPR disebut perlu berganti nama menjadi Dewan Perwakilan Ketua Partai. Sebab, Anggota Dewan di Senayan bukan lagi orang-orang yang mewakili suara rakyat atau konstituennya, melainkan mewakili ketua partai mereka.

Kenyataan tersebut diungkapkan dengan gamblang oleh Ketua Komisi Hukum DPR saat itu, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, dalam rapat dengar pendapat Komisi dengan Mahfud Md., Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, selaku Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Kamis, 30 Maret 2023.

Dalam rapat itu, Mahfud meminta DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, yang sudah diajukan sejak 2020 tapi selalu terpental dari daftar Program Legislasi Nasional. Padahal regulasi ini penting sebagai landasan hukum untuk menyita harta mencurigakan pejabat jika tak bisa membuktikan asal-usulnya halal.

Bambang Pacul, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), berseloroh bahwa undang-undang itu akan dibahas bila para ketua partai menyetujuinya. Anggota Dewan, kata Bambang, “Semua nurut bos masing-masing.” Bambang mengakui, dia akan mendorong pengesahan undang-undang itu bila diperintahkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Pernyataan Bambang mempertegas bahwa anggota Dewan selama ini hanya bersidang dengan membeo kemauan pimpinan partai. Contoh mutakhir, mereka mengabaikan suara masyarakat yang menentang pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang.

“Padahal banyak yang menyuarakan bahwa, selain isinya bermasalah, peraturan itu berpotensi cacat hukum karena tidak disahkan dalam masa sidang yang paling dekat dengan waktu terbitnya perpu,” tulis Tempo.

Kasus serupa juga terjadi pada revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilakukan buru-buru pada 2019 meskipun peraturan itu melemahkan pemberantasan korupsi. Lalu, tanpa DPR menyerap aspirasi publik secara memadai, RUU Ibu Kota Negara diketok secara kilat. Sebaliknya, DPR lambat ketika mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun korban kekerasan terus berjatuhan. Dan masih banyak lagi.

Nabiila Azzahra, M. Rizki Yusrial, dan Dede Leni berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: UU Minerba Disahkan, Bahlil Lahadalia: Perguruan Tinggi Tak Otomatis dapat IUP