Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom sekaligus Direktur Next Policy, Yusuf Wibisono, merespons wacana pemerintah memperluas bantuan sosial atau bansos untuk kelas menengah. Sebelumnya, peluang bansos untuk kelas menengah disampaikan Menteri Sosial Syaifullah Yusuf. Wacana ini muncul usai Badan Pusat Statistik merilis data penurunan jumlah kelas menengah ke kelas lebih rendah, yakni dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Namun, menurut Yusuf, pemberian bansos adalah langkah keliru bila tujuannya untuk menyelamatkan kelas menengah yang rentan turun kelas. Pasalnya,bansos merupakan bantuan darurat untuk menguatkan daya beli si miskin agar mampu memenuhi kebutuhan minimalnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Bansos tidak akan pernah bisa meningkatkan kesejahteraan secara permanen,” ujar Yusuf kepada Tempo, Selasa, 1 Oktober 2024. “Bansos hanya akan meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat secara temporer.”
Yusuf mengatakan, bila ingin menyelamatkan kelas menengah agar tidak turun kelas, pemerintah lebih baik fokus pada pemberdayaan ekonomi rakyat atau usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Selain itu, menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas secara luas.
Tak cuma itu, Yusuf menambahkan, pemerintah mesti memberi pelayanan pendidikan dan Kesehatan berkualitas tinggi dengan biaya murah, bahkan gratis. Sebab, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas bisa menjamin kelas menengah memiliki modal manusia yang berkualitas pula. “Sehingga, memfasilitasi kelas menengah untuk menjadi wirausahawan yang tangguh atau menjadi tenaga kerja terlatih dengan upah yang tinggi di pasar tenaga kerja,” ungkapnya.
Hal yang tidak kalah penting menurut Yusuf adalah mewujudkan birokrasi yang bersih dan transparan. Termasuk menghapus korupsi dan pungutan liar atau pungli dalam setiap layanan publik. Selain itu, Yusuf meminta agar pemerintah menyediakan sistem perpajakan yang ramah bagi kelas menengah. “Selayaknya kebijakan seperti kenaikan PPN menjadi 12 persen dibatalkan karena kebijakan tersebut akan sangat merugikan kelas menengah,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf alias Gus Ipul berujar rencana perluasan bansos untuk kelas menengah sedang didiskusikan. “Kami lagi mendalami, meskipun APBN diketok,” kata Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 30 september 2024.
Gus Ipul juga akan lebih dulu memastikan ketepatan sasaran penerima bansos. Musababnya, data di lapangan yang sifatnya dinamis. Karenanya, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu pun berharap kerja sama dengan pemerintah daerah untuk sinkronisasi data penerima bansos.
“Apakah mungkin (penerima bansos) meninggal atau mungkin ada yang sudah tidak masuk lagi dalam kategori memperoleh bantuan,” ujarnya.
Foto 
