Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai ada empat proyek presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto yang menyimpan bom waktu atau menunggu gagal.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia menyarankan Prabowo berkaca dari kegagalan pemerintahan sebelumnya dan melakukan perencanaan mendalam sebelum mengeksekusi proyek-proyek tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Wijayanto, rencana Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen mustahil untuk diraih Indonesia. Alasannya, Indonesia masih memiliki rasio investasi terhadap pertumbuhan atau incremental capital-output ratio (ICOR) yang tinggi dan perlu ditekan.
Wijayanto mencontohkan beberapa hal yang membuat ICOR Indonesia tinggi di bawah pemerintahan Presiden Jokowi. Dua hal tersebut adalah proyek kereta cepat yang dinilai berdampak minim terhadap ekonomi dan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dibangun tanpa perencanaan matang.
Untuk pemerintahan berikutnya, ia memprediksi ada beberapa hal yang “berpotensi menjadi tragedi”. “Karena ada proyek-proyek besar yang menyimpan bom waktu, yang karakteristiknya mirip dengan kereta cepat dan IKN,” ujar kata Wijayanto dalam diskusi publik bertajuk “Prospek Kebijakan Ekonomi Prabowo: Mustahil Tumbuh 8% tanpa Industrialisasi” yang berlangsung secara daring pada Ahad, 22 September 2024.
Proyek besar itu adalah ekspor pasir laut, yang dinilai secara luas dapat menimbulkan masalah lingkungan. Sebetulnya, izin perdagangan pasir laut telah dihentikan selama 20 tahun. Namun dengan kebijakan baru, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, ekspor sedimen itu kembali dibuka.
Kemudian, sebagai turunan dari aturan itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menerbitkan Permendag Nomor 20 Tahun 2024 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.
Selanjutnya: Jokowi belakangan ini pun membantah pemerintah....
Jokowi belakangan ini pun membantah pemerintah membuka kembali keran ekspor pasir laut. Menurut Jokowi, yang diekspor pemerintah merupakan hasil sedimentasi.
Proyek kedua yang diperkirakan Wijayanto bakal menjadi bom waktu bagi Prabowo adalah lumbung pangan atau food estate. Jokowi dan Prabowo tengah menggarap megaproyek lumbung pangan di Merauke seluas 2,29 juta hektare. Pada 19 April 2024, ketika Prabowo baru saja dipastikan sebagai presiden terpilih, Jokowi meneken Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke.
Setelah proyek serupa di Kalimantan yang sempat gagal, Wijayanto dan sejumlah pakar lainnya menilai proyek di Merauke akan bernasib sama. “Kalau dipaksakan, bisa menjadi IKN lima tahun mendatang. IKN versi Pak Prabowo,” tuturnya.
Proyek selanjutnya yang disebut oleh Wijayanto adalah giant sea wall (GSW) atau tanggul pantai dan tanggul laut. Prabowo mengusulkan pembangunan GSW di Jakarta dalam rangka menyelamatkan pesisir utara pulau Jawa dari ancaman kenaikan permukaan air laut.
“Kalau ini tidak terlaksana dengan baik, lingkungan rusak, yang menjadi korban adalah puluhan juta warga yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya,” kata ekonom itu. “Hal seperti ini perlu planning yang matang sebelum dieksekusi.”
Proyek keempat, menurut Wijayanto, adalah Kereta Cepat Bandung-Surabaya. Dia mengatakan, Kereta Cepat Jakarta-Bandung saja sudah cukup menyebabkan kesulitan secara finansial dan membuat pemerintah harus mengeluarkan subsidi.
“Kalau kita ingin sekedar pertumbuhan ekonomi, giant sea wall pasti mendongkrak pertumbuhan. Ekspor pasir laut pasti mendongkrak pertumbuhan PDB (produk domestik bruto) dalam konteks ekspor. Food estate pasti juga pasti mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Tapi dampak bagi masyarakat harus kita pertimbangkan,” kata dia.
Riri Rahayu dan Avit Hidayat berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Foto 
