Ekonom Sebut Strategi Front Loading yang Sri Mulyani Pakai Berlebihan

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menyebut strategi front loading yang disebut Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait utang pemerintah yang melonjak di periode awal tahun anggaran sebagai alasan yang berlebihan. Menurut Awalil, front loading sudah dilakukan pemerintah sejak akhir tahun lalu untuk dibukukan sebagai utang APBN 2025. “Mestinya jujur dikatakan pemerintah sedang kesulitan arus kas, sehingga harus berutang lebih awal,” kata Awalil kepada Tempo pada Kamis, 10 April 2025.

Awalil mengatakan, wajar jika pada waktu-waktu tertentu pemerintah kesulitan arus kas dan terpaksa berutang lebih awal. Namun, kata dia, penjelasan Sri Mulyani yang terkesan denial dan mengatakan semuanya masih sesuai rencana bukan tindakan bijak.

Awalil juga mengatakan investor pasti bisa membaca situasi ini, sehingga risikonya pemerintah akan lebih sulit mencari utang baru pada bulan-bulan mendatang. “Atau terpaksa memberi yield yang tinggi, yang makin membebani pembayaran bunga,” kata dia.

Sri Mulyani mengungkap realisasi pembiayaan anggaran sampai dengan akhir Maret 2025 mencapai RP 250 triliun atau setara 40,6 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Realisasi pembiayaan utang sendiri tercatat sebesar Rp 270,4 triliun atau 34,8 persen dari APBN. Pembiayaan utang berupa penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp 282,6 triliun atau 44 persen dari APBN. Sedangkan pembiayaan non-utang tercatat sebesar Rp 20,4 triliun.

Sri mengakui adanya lonjakan utang. Namun, dia mengklaim ini sebagai strategi front loading yaitu menarik utang dalam jumlah besar di awal periode anggaran. Menurut Sri, strategi ini dilakukan demi mengantisipasi kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menimbulkan ketidakstabilan pasar global. “Jadi kalau kami melakukan front loading bukan karena kita tidak punya uang, itu memang strategi dari issuance untuk mengantisipasi ketidakpastian yang pasti akan membuat kenaikan,” ucap Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi pada Selasa, 8 April 2025 di Jakarta, dikutip dari siaran YouTube Sekretariat Presiden.