Gebrakan Meutya Hafid: Pecat 10 Pegawai Komdigi sampai Mendadak Ganti 2 Dirjen

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid tampaknya menjadi anggota kabinet paling sibuk. Belum dua minggu menduduki jabatannya, 10 pegawainya ditangkap polisi karena melindungi situs judi online, yang seharusnya mereka basmi.

Meski tindak kecurangan itu sudah terjadi sebelum ia menjabat, pengungkapan kasus ini membuat ia pontang-panting.

Berikut gebrakan Meutya Hafid, mantan wartawan televisi, yang terjun ke politik pertama kali dengan menjadi anggota DPR dari Partai Golkar.

1. Pengungkapan kasus pegawai Kementerian Komdigi menjadi pelindung 1.000 situs judi online pada 1 November 2024, ditanggapi cepat Meutya dengan memecat 10 pegawai pada 15 November 2024, setelah bukti kuat membuktikan keterlibatan mereka.

Kasus ini terungkap ketika Polda Metro Jaya bersama Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri pada Jumat, 1 November 2024, menggerebek sebuah ruko di Grand Galaxy City, Bekasi, Jawa Barat. Rupanya di tempat itu, kelompok ini menyortir mana situs judi online yang akan diblokir dan mana yang dikawal alias dilindungi.

Awalnya, polisi menangkap 11 orang tersangka, yang 10 di antaranya merupakan pegawai Kementerian Komdigi. Setelah itu, tersangka terus bertambah hingga ada 18 orang dan kini 24 prang termasuk bandar dan pemilik situs.

2. Menteri Meutya Hafid menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menghadapi masalah pemblokiran situs judi online atau judol. Kerja sama tersebut dilakukan dengan mengintegrasikan sistem pendukung pelaporan judi online Komdigi dan OJK.

Meutya Hafid mengatakan kerja sama itu merupakan upaya untuk meningkatkan layanan pelaporan praktik perjudian via daring. “Komdigi terus mengembangkan situs cekrekening.id, yang nanti insyaallah akan bekerja sama dengan anti-scam center yang digagas oleh OJK,” kata Meutya melalui keterangan tertulis yang dikutip pada Sabtu, 16 November 2024.

Menurut Meutya, pusat pelaporan situs judi online yang terintegrasi akan memudahkan masyarakat mengenali rekening-rekening yang terindikasi terkait judi online. Dengan begitu, kata dia, modus-modus judi online akan lebih mudah dideteksi dan dihindari

3. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya mengungkapkan tercatat lebih dari 104 ribu situs perjudian daring atau judi online (judol) telah ditutup aksesnya oleh desk pemberantasan perjudian daring dalam kurun waktu 16 hari kerja. Data tersebut terhitung sejak desk yang berjalan di bawah Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam tersebut menjalani rapat pertamanya pada 4 November 2024 lalu.

“Desk judi online di bawah pimpinan Menko Polkam itu rapat pertama tanggal 4 November, kami lihat sampai 19 November untuk situs-situs yang ditutup sudah 104.819, itu kalau dihitung dari 4 November,” tuturnya, Kamis, 21 November 2024.

Terdapat lebih dari 380 ribu situs judi online yang sudah ditutup di sepanjang pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. “Kalau kami hitung dari tanggal 20 Oktober atau pemerintahan baru, itu angkanya sudah di 380.000 sekian,” kata dia.

4. Menteri Komunikasi dan Digital atau Komdigi, Meutya Hafid, menunjuk Brigadir Jenderal Polisi Alexander Sabar jadi Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital. Perwira tinggi kepolisian itu ditunjuk untuk mengatasi kejahatan digital seperti judi online

Meutya Hafid mengatakan kolaborasi antara Komdigi dan lembaga penegak hukum sangat diperlukan. Khususnya dalam merespons ancaman digital yang makin kompleks. “Terutama pada isu judi online yang sangat merugikan masyarakat,” kata dia, Rabu, 27 November 2024.

5. Meutya Hafid mencopot Prabu Revolusi sebagai Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), 28 November 2024. Ia digantikan oleh Molly Prabawaty. Selain Prabu, Meutya juga mencopot Hokky Situngkir sebagai Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika)

Prabu Revolusi dilantik Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi sebagai Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo menggantikan Usman Kansong. Pelantikan tersebut dilakukan secara tertutup di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Senin, 19 Agustus 2024.

Meutya mencopot pejabat di Komdigi seiring dengan pergantian nomenklatur dari Kominfo. Saat bernama Kominfo, kementerian ini punya empat direktorat: Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika), Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (Ditjen PPI), Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI), dan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP).

Dengan perubahan Kominfo ke Komdigi, direktorat dan fungsinya kini menjadi Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, Direktorat Jenderal Ekosistem Digital, Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, dan Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media.

Daniel A Fajri | Ilona Estherina | Hanin Marwah | Sultan Abdurrahman | Antara

Pilihan Editor BPS Catat Emas Perhiasan Alami Inflasi 15 Bulan Beruntun