Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) mengadakan audiensi dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI), Kementerian Perindustrian RI.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur menyebut salah satu pokok bahasan dalam audiensi itu yaitu pentingnya peran sumber daya manusia dalam industri dan memegang peranan sentral dalam menentukan nilai produk.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Tujuan audiensi adalah dalam rangka bersilaturahmi dan sekaligus berdiskusi seputar Sumber Daya Manusia dalam mendorong pertumbuhan industri mebel dan kerajinan nasional," kata Abdul dalam keterangannya yang dikutip pada Selasa, 14 November 2023.
Abdul mengatakan pada pertemuan tersebut ada tiga hal penting yang menjadi permasalahan di industri mebel dan kerajinan yang perlu segera diatasi oleh pemerintah, yaitu masalah bahan baku, tenaga kerja (SDM) dan masalah pasar. Namun dalam pertemuan ini HIMKI khusus menyampaikan masalah SDM.
Menurut dia, SDM adalah salah satu pilar penting dari tiga pilar pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia selain investasi dan teknologi.
HIMKI menegaskan hingga saat ini sebagian perusahaan masih kesulitan mendapatkan tenaga kerja yang siap pakai terlebih tenaga kerja yang memiliki keterampilan dengan kompetensi khusus dan tersertifikat.
"Hal ini akibat dari lemahnya regenerasi tenaga kerja pada sektor industri mebel dan kerajinan saat ini. Di sisi lain saat ini tengah terjadi kompetisi yang tinggi dengan sektor industri lainnya yang tengah berkembang dengan tawaran penghasilan yang sama baiknya menambah kesulitan pelaku industri mebel dan kerajinan untuk mendapatkan pekerja," ujar dia.
Untuk mengatasi tingginya kompetisi dalam mendapatkan tenaga kerja, ia berharap pemerintah untuk membuat aturan terkait zonasi atau kawasan industri atau peruntukan jenis industri agar tidak terjadi perebutan tenaga kerja.
Sedangkan, untuk menjamin ketersediaan tenaga kerja industri terdapat beberapa masukan yang diberikan HIMKI kepada Pemerintah melalui Kepala BPSDMI.
Pertama, meningkatkan anggaran untuk beasiswa di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu maupun menyediakan beasiswa di perguruan tinggi yang memiliki jurusan pendukung industri mebel dan kerajinan.
Kedua, melakukan pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan perguruan tinggi yang terkait di bidang industri mebel dan kerajinan untuk pencapaian link and match dengan industri.
Ketiga, menyelenggarakan pelatihan teknik produksi bagi tenaga kerja baru untuk mendukung perkembangan industri mebel dan kerajinan antara lain bekerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah di sentra-sentra industri mebel dan kerajinan.
Keempat, membangun trainning center yang terpadu dengan design centre di daerah sentra atau basis industri sebagai upaya meng-upgrade kualitas SDM sampai tingkat layak kompetensi dengan standar global.
Kelima, membangun Furniture Community Collage, sebagai upaya penyediaan tenaga kerja industri madya yang berkesinambungan di basis utama industri jangka panjang. Keenam, melakukan sertifikasi kompetensi bagi para pekerja mebel dan kerajinan untuk memberikan jaminan bagi pengusaha dan pekerja.
Ketujuh, membantu HIMKI mendirikan HIMKI Institute yang dapat menyelenggarakan pelatihan secara mandiri, baik untuk manajemen produksi maupun manajemen secara umum.
Pilihan Editor: Himki Gugat Menkumham RI dalam Perkara Asmindo
