Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur mengungkapkan kebijakan pemangkasan anggaran pemerintah turut menghambat pertumbuhan industri. Salah satu dampak nyata adalah pembatalan dukungan pemerintah terhadap pameran internasional yang seharusnya menjadi peluang ekspansi pasar bagi pelaku industri mebel Indonesia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Misalnya kita mau pameran di Dubai, yang merupakan salah satu emerging market penting, tapi karena ada pemotongan anggaran, dukungan dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan dibatalkan. Padahal, pasar baru itu sangat penting," katanya saat ditemui di acara pameran furniture Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Sobur, pameran seperti Indonesia International Furniture Expo (IFEX) menjadi salah satu kunci bagi industri mebel dalam menarik pembeli global tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk berpameran di luar negeri. Dengan pameran IFEX, Indonesia berhasil mengundang 13 ribu buyer ke dalam negeri.
"Bagi produsen yang punya modal kuat, mereka bisa tetap masuk ke pasar Amerika, Eropa, atau bahkan Cina. Tapi bagi banyak pelaku industri, branding Indonesia sebagai pusat mebel harus terus diperkuat agar buyer datang langsung ke sini," ujarnya.
Sobur menekankan pentingnya ekspansi ke emerging market seperti Cina, India, dan kawasan Timur Tengah yang memiliki daya beli tinggi. Saat ini, sekitar 53 persen ekspor mebel Indonesia masih bergantung pada pasar Amerika dan 35 persen ke Eropa. HIMKI menargetkan agar ekspor ke emerging market bisa mencapai 50 persen dari total ekspor nasional.
Namun, pemotongan anggaran berisiko memperburuk kinerja industri, terutama di pasar domestik. "Pemerintah biasanya belanja besar untuk pengadaan meja, kursi, dan perlengkapan sekolah, yang nilainya bisa mencapai puluhan triliun. Kalau anggaran dipangkas, pasti ada dampaknya ke industri mebel," katanya.
HIMKI memprediksi bahwa penjualan mebel dalam negeri bisa anjlok hingga 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencapai angka sekitar 2 miliar dolar AS. Sementara itu, sektor ekspor diperkirakan tetap stabil karena tidak terdampak langsung oleh efisiensi anggaran.
Dengan berbagai tantangan ini, HIMKI menekankan perlunya political will dari pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang lebih pro-bisnis guna meningkatkan daya saing industri mebel Indonesia di pasar global.
Selain itu, dia turut menyoroti masih lemahnya daya saing industri mebel nasional di kancah global. Menurutnya, dalam satu dekade terakhir, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) belum sepenuhnya mencapai target, salah satunya disebabkan oleh ketidakmampuan Indonesia menyaingi negara lain seperti Vietnam dalam menciptakan iklim usaha yang kompetitif.
"Daya saing kita masih lemah. Kalau kita bandingkan dengan Vietnam, mereka lebih efisien dalam banyak aspek. Saat kita menaikkan pajak, mereka justru menurunkannya. Upah minimum regional (UMR) mereka dikendalikan dengan baik, regulasi yang menghambat dihilangkan, dan investasi diberikan kemudahan," ujar Sobur.
Foto 
