Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Holding Pangan ID FOOD Frans Marganda Tambunan mengaku belum ada pembahasan lintas kementerian, lembaga dan pengusaha terkait rencana pemerintah menaikkan harga jual minyak goreng bersubsidi merek MinyaKita. Pemerintah selama ini menunjuk ID FOOD, perusahaan pelat merah, untuk mendistribusikan MinyaKita. Biasanya sebelum menaikkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng bersubsidi ini, Frans mengatakan pemerintah akan berdikusi terlebih dahulu dengan pelaku usaha, baik swasta maupun BUMN, serta para distributor.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Nah kami tunggu saja nanti undangan pembahasannya. Sampai sekarang kami belum terima," kata Frans saat ditemui di Waskita Rajawali Tower, Jakarta Timur pada Senin, 8 Januari 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Begitu diputuskan, Frans mengatakan ID FOOD selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan patuh pada regulasi tersebut. MinyaKita merupakan program minyak goreng bersubsidi untuk meredam kenaikan harga minyak goreng pada 2022 lalu. HET produk tersebut dibanderol Rp 14.000 per liter.
Sebelumnya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut akan mengevaluasi HET minyak goreng bersubsidi. Menurut dia, harga MinyaKita sudah seharusnya dinaikkan karena biaya produksinya yang melambung.
Kementerian Perdagangan akan memutuskan hasil evaluasi tersebut pada akhir Februari atau setelah Pemilu Legisliatif dan Eksekutif 2024. Apakah akan tetap mempertahankan HET Rp 14.000 per liter atau menjadi Rp 15.000 per liter.
"Harganya bulan depan kami evaluasi, karena kan sudah 1,5 tahun (tidak naik)," kata Zulhas saat ditemui di kantornya, Kamis, 4 Januari 2023.
ID FOOD bersama Perum Bulog sendiri telah mendapatkan pinjaman dari Himbara sebesar Rp 28,7 triliun untuk menyediakan cadangan pangan pemrintah, termasuk MinyaKita. ID FOOD berencana menyediakan 300.000 ton minyak goreng sepanjang tahun ini.
RIANI SANUSI PUTRI
Foto 
