Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia dan Kazakhstan berkomitmen segera merampungkan Perjanjian Kerja Sama Promosi dan Perlindungan Investasi antara kedua negara. Putaran kedua pembahasan perjanjian kerja sama ini dilaksanakan di Bali pada 6-7 Mei 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Proses negosiasi perjanjian kerja sama ini dihadiri oleh delegasi pemerintah Kazakhstan, yakni Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kehakiman, Kementerian Perdagangan dan Integrasi serta Badan Investasi atau Kazakh Invest. Sementara dari pihak pemerintah Indonesia diwakili oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Otoritas Jasa Keuangan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Perjanjian kerja sama yang biasa disebut sebagai Bilateral Investment Treaty (BIT) ini nantinya berperan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian berusaha baik bagi investor Kazakhstan di Indonesia ataupun pelaku usaha Indonesia yang berniat berinvestasi di Kazakhstan.
Kedua negara rencananya akan segera merampungkan perjanjian ini pada semester pertama tahun ini. Duta Besar (Dubes) RI untuk Kazakhstan, Fadjroel Rachman, mengatakan pemerintah Indonesia dan Kazakhstan berkomitmen untuk segera menyelesaikan proses negosiasi.
“BIT bakal berperan besar sebagai katalisator bagi peningkatan investasi dari Kazakhstan ke sektor-sektor potensial dan prioritas di Indonesia serta vice-versa,” ucap Fadjroel dalam rilis yang diterima Tempo.
Fadjroel menyatakan bahwa pihak Kazakhstan memiliki intensi kuat untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya di Ibu Kota Negara atau IKN. “Perusahaan mobilitas pintar Kazakhstan telah meluncurkan investasi proyek percontohan di IKN dan Balikpapan. Ditambah BI Group, perusahaan konstruksi terbesar Kazakhstan, sedang menjajaki peluang investasi di IKN,” katanya.
Untuk segera menyelesaikan pembahasan BIT, pemerintah Indonesia dan Kazakhstan merencanakan kelanjutan proses negosiasi pada Juni 2024 melalui konferensi video.
Foto 
