Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Efisiensi anggaran di Indonesia sempat berdampak pada rencana pemecatan massal di sejumlah kementerian dan lembaga (K/L). Misalnya, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) yang sebelumnya menyatakan akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sejumlah kontributor dan mitra kontrak.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Selain Indonesia, terdapat beberapa negara yang juga menargetkan PHK terhadap pegawai pemerintah, atau dikenal sebagai aparatur sipil negara (ASN), sebagai langkah dari penghematan anggaran. Apa saja?
1. Amerika Serikat
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
USA Today melaporkan pada Sabtu, 15 Februari 2025 bahwa pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memecat lebih dari 10.000 pegawai federal di berbagai lembaga. PHK massal tersebut merupakan bagian dari pengurangan skala besar pada tenaga kerja pemerintah dan upaya untuk terus memangkas anggaran lembaga.
Sebelumnya, pada Selasa, 11 Februari 2025, Trump telah menandatangani perintah eksekutif (executive order) yang memerintahkan pengurangan pegawai dalam jumlah signifikan. Perintah tersebut menginstruksikan kepala departemen dan lembaga federal untuk melakukan pengurangan pekerja besar-besaran.
Selain itu, sekitar 75.000 pekerja menerima tawaran pengunduran diri secara sukarela (buyout offers) dari Donald Trump. PHK tersebut berjumlah hampir 4 persen dari 2,3 juta pekerja pemerintah federal AS.
2. Vietnam
Majelis Nasional Vietnam menyetujui rencana reformasi birokrasi yang akan memangkas hingga seperlima lembaga pemerintah pada Selasa, 18 Februari 2025. Langkah tersebut diambil sebagai upaya untuk penghematan biaya dan peningkatan efisiensi administrasi.
Jumlah kementerian akan dikurangi menjadi 14, dari sebelumnya sebanyak 18, dan akan mulai beroperasi pada Sabtu, 1 Maret 2025. Adapun lebih dari 97 persen anggota parlemen yang hadir dalam rapat menyetujui rencana tersebut.
Pada Selasa sebelumnya, 11 Februari 2025, Majelis Nasional Vietnam juga mengesahkan undang-undang tentang penyelenggaraan pemerintahan. Peraturan tersebut membuka jalan bagi rencana PHK sebanyak 15 persen hingga 20 persen ASN, yang juga mencakup pekerja di empat lembaga dan lima saluran televisi negara.
“Langkah tersebut tidak hanya akan menghemat uang untuk anggaran negara, tetapi yang lebih penting, meningkatkan efisiensi sistem,” kata Sekretaris Jenderal Partai Komunis yang berkuasa di Vietnam, To Lam, seperti dikutip dari Reuters.
3. Argentina
Mengutip Buenos Aires Herald, Kementerian Kesehatan Argentina menyatakan tidak akan memperbarui kontrak 1.400 pekerja pada Rabu, 15 Januari 2025. Dalam pengumumannya, Kementerian Kesehatan setempat menggambarkan PHK sebagai optimalisasi sumber daya yang akan mempengaruhi performa rumah sakit nasional.
Untuk diketahui, itu bukan pemangkasan pertama yang dilakukan pemerintahan Presiden Javier Milei di sektor kesehatan. Pada 2024, 120 pekerja di Rumah Sakit Nasional Posadas terpaksa kehilangan pekerjaannya.
Beberapa pekerja juga telah diberitahu tentang rencana PHK yang akan datang. Sebanyak 130 karyawan di Rumah Sakit Nasional Baldomero Sommer, yang terletak di Provinsi Buenos Aires menerima berita tersebut.
“Pemberitahuan sudah masuk sekarang. Ini pertumpahan darah,” ucap perwakilan serikat pekerja Rumah Sakit Kesehatan Mental Laura Bonaparte, Leonardo Fernandez pada Rabu, 15 Januari 2025.
Presiden Javier Milei pun “merayakan” PHK dengan slogan khasnya, yaitu Afuera (bahasa Spanyol: keluar). “Kami terus maju dengan gergaji mesin. Tamat,” tulis Milei.
Adapun “gergaji mesin” merupakan sebuah kilas balik pada alat peraga kampanye (APK) yang digunakan Milei dalam rapat untuk membahas pemangkasan anggaran. Istilah “gergaji mesin” tersebut digunakan sebagai pendekatan dalam regulasi penghematan anggaran di Argentina.
4. Pakistan
Melansir livemint.com, Pakistan telah memutuskan untuk menghapus 60 persen pekerjaan guna merampingkan ukuran lembaga dan mengurangi pengeluaran pemerintah federal di tengah krisis keuangan yang berlangsung pada 2025. Pemerintah Pakistan juga berencana untuk memindahkan beberapa rumah sakit ke pemerintahan provinsi.
“Pemerintah federal telah memutuskan untuk memangkas jumlah lembaga afiliasi hingga setengahnya, menghapus 150.000 pekerjaan,” lapor Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), mengutip pernyataan Menteri Keuangan Muhammad Aurangzeb.
Pemerintah Pakistan telah mengambil langkah-langkah pemangkasan anggaran besar-besaran dengan tujuan untuk merasionalisasi pengeluaran dan meningkatkan performa. Inisiatif tersebut telah diluncurkan pada pertengahan 2024 oleh sebuah komite yang dibentuk oleh Perdana Menteri Shehbaz Sharif.
Adil Al Hasan berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Dirut RRI Tanggapi Video Viral Karyawannya yang Kena PHK
Foto 
