Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Pangkalpinang - Kepala daerah dan pejabat Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan tidak menghadiri acara penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman investor yang mengelola Kawasan Industri (KI) Sadai.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Perusahaan yang mengelola KI Sadai, PT Ration Bangka Abadi (RBA) melakukan MoU pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sadai Integrated Industry and Ports Estate (SIIPE) Tahap II di Novotel Bangka, Rabu, 26 Oktober 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ketua DPRD Bangka Selatan Erwin Asmadi mengatakan ketidakhadiran kepala daerah atau pun pejabat yang mewakili pemerintah daerah tersebut dinilai sesuatu yang kurang baik bagi perkembangan investasi di Bangka Selatan.
Baca: Fakta Realisasi Investasi Kuartal III: Tertinggi dalam Sejarah, Mayoritas dari Negara-negara Asia
"Kurang baik karena tidak ada satu pun orang yang mewakili untuk hadir. Terus terang, saya diundang oleh PT RBA untuk hadir disini bukanlah mewakili Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan," ujar Erwin dalam sambutannya.
Erwin menuturkan pihaknya akan mengecek secara langsung untuk mengetahui apa alasan kepala daerah atau pejabat Bangka Selatan menolak hadir. Padahal, kata dia, kegiatan tersebut merupakan upaya membangkitkan investasi dengan tujuan mensejahterakan masyarakat.
"Saya masih berkeyakinan pemerintah Bangka Selatan masih mendukung investor membangun kawasan industri Sadai. Kita dari DPRD akan meminta agar ini didukung penuh mengingat apa yang dibangun investor adalah untuk masyarakat juga," ujar dia.
Direktur Utama PT Ration Bangka Abadi Vindyarto Purba menolak berkomentar terkait kekompakan kepala daerah dan pejabat Bangka Selatan yang menolak hadir dalam kegiatan tersebut.
"No Comment. Saya tidak mau komentar soal itu. Intinya kita sudah mengundang mereka," ujar dia.
Menurut Vindyarto, infrastruktur tahap dua yang dibangun pihaknya di KI Sadai meliputi pelabuhan, water treatment atau air bersih, pengolahan limbah kawasan, kantor pengelola kawasan, kantor pengelola pelabuhan, terminal peti kemas dan pergudangan.
"Target kita pada 2024 seluruh infrastruktur yang dibangun di luas lahan 400 hektar akan selesai. Saat ini baru satu industri yang beroperasi yakni pabrik pengolahan limbah rumah sakit. Untuk pembangkit listrik energi baru terbarukan dengan kapasitas 12,5 Megawatt kita targetkan beroperasi di Maret 2023 mendatang," ujar dia.
Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid dan Wakil Bupati Debby Vita Dewi sama-sama belum merespons upaya konfirmasi wartawan yang disampaikan melalui Pesan WhatsApp dan sambungan telepon meski terlihat sedang online.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Foto 
