Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengatakan sampai Senin sore, 2 Desember 2024, belum ada pembahasan dari Istana mengenai pembentukan Kementerian Penerimaan Negara. Hasan menyebut sidang kabinet paripurna hari ini tidak membahas isu tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Jadi kementerian keuangan masih bekerja seperti biasa, satu menteri dengan tiga wakil menteri masih bekerja seperti biasa," kata Hasan di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 2 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hasan tidak menjawab dengan lugas saat ditanya apakah pembentukan kementerian penerimaan negara telah dibahas di luar sidang kabinet. Founder Cryus Network ini hanya menegaskan, dalam sidang kabinet tidak ada pembahasan mengenai rencana tersebut.
Wacana pembentukan nomenklatur baru Kementerian Penerimaan Negara sempat disampaikan adik Presiden Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. Ketua Wakil Dewan Pembina Partai Gerindra ini mengatakan, pembentukan kementerian baru ini dilakukan Prabowo sebagai upaya memperbaiki penerimaan negara.
Hashim menyebut kementerian anyar itu ditugaskan untuk memperbaiki sistem perpajakan, cukai, hingga mengatasi kebocoran-kebocoran anggaran. Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan, disebut akan didapuk Prabowo menjadi Menteri Penerimaan Negara nantinya. "Ada banyak program-program yang sedang dimulai, akan dimulai untuk menutup kebocoran-kebocoran," kata Hashim dalam acara Rapimnas Kadin 2024, di Hotel Mulia Jakarta, Ahad, 1 Desember 2024.
Hashim, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, mengatakan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu akan diangkat sementara menjadi Menteri Penerimaan Negara. Pengangkatan ini bertujuan mengoptimalkan pendapatan negara melalui berbagai sumber pendanaan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani maupun Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu kompak tidak mau berkomentar di Istana pada Senin, 2 Desember 2024, saat ditanya mengenai wacana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara.
Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, mengkritik rencana Presiden Prabowo membentuk Kementerian Penerimaan Negara di tengah jalan setelah kabinet berjalan. “Artinya kok membuat kabinet kok tak terencana. Main dadakan saja. Kementerian baru dibuat di tengah jalan itu hampir tidak mungkin jika berbasis kepada program presiden yang dikampanyekan,” kata Feri ketika dihubungi melalui aplikasi perpesanan pada Senin, 2 Desember 2024.
Ia juga mempertanyakan dalih pembentukan kementerian baru ini untuk mencegah kebocoran anggaran negara. Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas ini mengatakan membentuk kementerian memang hak prerogatif presiden. Namun dibentuknya kementerian baru itu bakal berdampak kepada anggaran dan pengawasan ada di DPR.
