Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan empat menterinya untuk menutup defisit kebutuhan gula konsumsi yang mencapai 850 ribu ton. Pasalnya gula disebut sebagai komoditas penyumbang inflasi yang juga terdampak disrupsi dan pengurangan importasi dari negara lain.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Bapak Presiden memerintahkan agar langkah untuk memperkuat gula konsumsi harus dilakukan, berarti ada 850 ribu ton untuk dipersiapkan," kata Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo usai rapat terbatas bersama Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 20 Juli 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Perintah juga diberikan kepada Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Salah satunya, mereka diminta mempersiapkan dengan baik rawat ratoon dari tebu maupun bongkar ratoon.
"Artinya ada lahan-lahan intensifikasi dan lahan-lahan ekstensifikasi yang harus digarap secara persamaan," ucap Syahrul.
Syahrul menjelaskan bahwa kebutuhan gula nasional secara umum adalah 7,3 juta ton, terdiri dari kebutuhan konsumsi 3,2 juta ton dan industri 4,1 juta ton. Sementara, jumlah produksi gula nasional masih sangat rendah, yakni 2,35 juta ton.
Defisit 850 ribu ton muncul dari produksi gula nasional yang hanya 2,35 juta ton. Meski demikian, Syahrul tidak menjelaskan secara langsung alasan gula untuk kebutuhan industri masih dipenuhi oleh impor. Ia hanya menyebut gula-gula industri (impor) masih diharapkan secara bertahap akan masuk.
"Tapi apa yang ada sekarang, kita berharap dapat kita pertahankan untuk bisa memenuhi kebutuhan industri kita," ujar Syahrul.
Syahrul juga menuturkan bahwa Jokowi terus memonitor secara berkala mengenai masalah pangan. Jokowi pun menginstruksikan kementerian terkait untuk dapat memberikan dukungan dalam memperkuat kebutuhan gula konsumsi nasional.
Selanjutnya: 11 industri gula rafinasi ternyata belum berintegrasi dengan kebun.
Instruksi secara khusus juga diberikan kepada Erick, untuk memulai dari hulu sampai hilir terlibat dan menteri lain diminta memberi dukungan. "Agar Menteri BUMN bisa melangkah lebih cepat memperkuat kebutuhan-kebutuhan gula konsumsi kita khususnya, dan secara bertahap akan masuk pada gula industri yang cukup besar itu," ujar Syahrul menyampaikan perintah Jokowi.
Sebelum Jokowi, sorotan terkait gula juga datang dari parlemen. Anggota Komisi Perindustrian DPR Nasril Bahar mendesak industri gula rafinasi untuk kebutuhan industri berintegrasi dengan perkebunan guna memenuhi stok bahan bahan baku gula dalam negeri.
Sebab hal itu merupakan perintah Undang-undang Perkebunan, di mana setelah 3 tahun mereka berdiri itu harus berintegrasi dengan kebun. Ia menyoroti 11 industri gula rafinasi di Tanah Air yang belum berintegrasi dengan kebun.
"Artinya apa? Apakah mereka lalai untuk tidak menyiapkan lahan perkebunan sebagai bahan baku untuk raw sugar atau mereka pura pura tidak tahu, atau merak pura pura merasa kesulitan," kata Nasril saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Sentra Usahatama Jaya dan PT Jawa Manis Rafinasi di Cilegon, Banten, Jumat, 21 Januari 2022.
Dalam temuan komisi di dua pabrik tersebut, bahan baku gula kristal rafinasi masih 100 persen impor. Menurut dia, dengan wilayah Indonesia yang luas serta sangat cocok untuk bertanam tebu, penyediaan tebu sebagai raw material gula perlu digairahkan.
"Jangan sampai 11 pabrik rafinasi ini keenakan, keenakan untuk terus mengimpor bahan baku raw sugar. Nah sehingga apa? Sehingga katakanlah untuk 10 tahun ke depan dengan pertumbuhan kebutuhan kita rata rata kenaikan 5 persen,” kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menjelaskan lebih jauh tentang kondisi industri gula rafinasi di dalam negeri.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Foto 
