Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) minta Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah konkret untuk melindungi industri di dalam negeri Indonesia akibat penerapan tarif resiprokal pemerintah Amerika Serikat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Wakil Ketua Umum Bidang Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri dan Proyek Strategis Nasional Kadin Akhmad Ma'ruf mengatakan langkah konkret pemerintah atas kebijakan negara Abang Sam dibutuhkan. Langkah oni untuk mengurangi dampak PHK massal dan menjaga stabilitas sosial ekonomi di Indonesia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kami percaya bahwa dengan langkah yang tepat, Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau dapat tetap menjadi pusat industri yang berkembang pesat," kata Akhmad Ma'ruf dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa, 8 April 2025.
Ma'ruf mengaku khawatir terhadap kondisi ekonomi global pascapenerapan tarif perdagangan baru oleh Presiden Donald Trump terhadap negara mitra dagang, termasuk Indonesia. Ia mengatakan, dengan baseline tarif 10 persen dan tarif resiprokal 32 persen untuk produk-produk asal Indonesia, dikhawatirkan muncul dampak negatif terhadap perekonomian nasional.
Presiden Prabowo Subianto menugaskan satu menteri koordinator dan dua menteri menjadi tim lobi untuk bernegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat ihwal tarif impor 32 persen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan dirinya bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan menjadi tim lobi yang dikirim ke AS. Airlangga mengatakan pemerintah juga akan mengirim surat resmi ke pemerintah AS terkait rencana perundingan ini.
“Pak Presiden menugaskan saya, Menlu dan Menteri Keuangan,” kata Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 7 April 2025.
Sebelumnya, Prabowo mengatakan akan berunding dengan Presiden AS Donald Trump untuk bernegosiasi masalah tarif impor yang dikenakan terhadap Indonesia. “Kami akan menyampaikan ingin hubungan yang baik, hubungan yang adil, hubungan yang setara, resiprokal. Jadi, apa yang mereka minta masuk akal, wajib kita hormati,” kata Prabowo dalam pidato acara panen raya di Majalengka, Jawa Barat, Senin, 7 April 2025.
Kadin Berikan 5 Saran untuk Pemerintah soal Tarif
Kadin juga khawatir kebijakan Pemerintah AS ini menurunkan daya saing produk Indonesia di pasar negara itu. Senyampang, juga berpotensi memperburuk situasi tenaga kerja dan ekonomi daerah, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Untuk mengatasi berbagai potensi dampak negatif dari penerapan tarif resiprokal AS ini, Kadin menyarankan sejumlah hal kepada Pemerintah Indonesia.
"Pertama, mendorong Pemerintah untuk memperbaiki praktik perdagangan dengan mempercepat harmonisasi regulasi terkait izin impor, kebijakan TKDN, registrasi ekspor, sertifikasi Halal, dan persyaratan lainnya yang dianggap diskriminatif," kata Ma'ruf.
Selain itu, pemerintah juga diminta memprioritaskan penguatan pendekatan bilateral dengan Pemerintah AS untuk mengatasi hambatan perdagangan.
Saran kedua, kata Ma'ruf, khusus untuk Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Perdagangan Bebas, serta dengan ekspor langsung ke pasar Amerika mencapai 25 persen, perlu diberikan perhatian khusus untuk disarankan menjadi Foreign Trade Zone dan diberikan status Privileged Foreign Status.
Menurut dia, langkah ini penting karena BBK saat ini tidak dikenakan aturan kepabeanan, termasuk bea masuk dan PPN/PPNBM pada barang impor.
Ketiga, pemerintah juga diminta memperhatikan persaingan dengan Malaysia, terutama dengan dibentuknya "Johor-Singapore Special Economic Zone" yang hanya dikenakan tarif resiprokal 24 persen (khusus Solar PV, Malaysia mendapatkan reduced tariff dari 17,84 persen menjadi 6,43 persen) untuk ekspor tujuan Amerika Serikat.
Ma'ruf mengakui, kondisi ini sangat memukul FDI di Batam. Menurut Kadin, tanpa perubahan tarif atau tetap 32 persen persen berpotensi terjadinya diverting atau switching production ke Malaysia. Mengingat, kata dia, banyak FDI di Batam juga memiliki pabrik di Malaysia, Vietnam, Filipina, Thailand, serta negara lainnya seperti China dan India.
Keempat, Kadin juga mendorong percepatan perizinan melalui Satgas Evaluasi Penghambat Investasi, khususnya untuk proyek-proyek strategis nasional, kawasan industri, dan kawasan ekonomi khusus yang menjadi motor penggerak industri nasional.
Ma'ruf mengatakan, percepatan perizinan di bidang pertanahan, lingkungan, dan perizinan dasar lainnya sangat penting untuk mendukung operasional industri. Diketahui, ada tujuh proyek strategis Nasional di Kepulauan Riau, terutama dalam pengembangan hilirisasi sumber daya alam yang memerlukan perhatian khusus dalam percepatan perizinan dasar.
Saran Kadin yang kelima, yakni, meminta pemerintah memberi perhatian khusus pada Kepulauan Riau yang saat ini memiliki 26 perusahaan manufaktur Solar PV. Di Riau juga ada pengembangan industri hilirisasi dari pasir silika untuk rantai pasokan Solar PV seperti ingot, polysilicon, solar cell, dan wafer), serta beberapa perusahaan industri peralatan listrik lainnya.
Menurut Ma'ruf, industri ini menyumbang 25 persen ekspor Kepulauan Riau ke pasar Amerika Serikat atau sekitar 350 juta dolar AS per bulan dan mempekerjakan 10 ribu tenaga kerja langsung serta 30 ribu tenaga kerja tidak langsung. "Jika situasi ini berlanjut, akan terjadi kehilangan pekerjaan yang signifikan," kata dia.
Eka Yudha berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Gema Takbir Menolak Penggusuran di Pulau Rempang
Foto 
