Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Deputi IV Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Koordinator Perekonomian Rudy Salahuddin mengungkap tren postif dari digitalisasi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Pada tahun 2022, kata dia, sekitar 40 persen nilai transaksi ekonomi digital ASEAN berasal dari Indonesia atau mencapai US$ 77 miliar, dan pada 2025 nilai tersebut diprediksi meningkat dua kali lipat menjadi US$ 130 miliar.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Namun, Rudy melanjutkan, meski trennya positif kesenjangan digital di Indonesia masih cukup lebar. “Demikian pula tingkat inklusi keuangan yang masih sangat rendah,” ujar dia dalam acara Open Finance Summit 2023 di Ballroom Thamrin Nine, Jakarta Selatan, pada Rabu, 21 Juni 2023.
Dia menjelaskan saat ini penetrasi internet di Indonesia baru mecapai 76 persen dari total populasi atau lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN. Ditambah lagi, masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan (unbank people) juga masih besar.
Menurut data, ia berujar, baru 51,8 persen dari total populasi penduduk dewasa yakni penduduk yang di atas 15 tahun yang memiliki rekening bank. Angka tersebut ebih rendah dari rata-rata negara di kawasan Asia Pasifik.
“Akses pembiayaan kepada 64 juta UMKM juga masih terbatas. Di sisi lain arus digitalisasi juga menyebabkan akseptasi masyarakat pada layanan platform digital khusunya e-commerce dan fintech mengalami penguatan,” ucap dia.
Selanjutnya: Transaksi e-commerce tumbuh positif
Hal itu, dia melanjutkan, terlihat dari transaksi e-commerce maupun fintech landing yang terus tumbuh dengan tren yang positif. Artinya masih ada kesenjangan digital dan rendahnya tingkat inklusi keuangan sebenarnya merupakan tantangan atau area yang dapat di tap-in oleh para pelaku usaha digital khususnya e-commerce dan fintech.
“Perluasan aksesabilitas pada layanan tersebut juga turut mendorong inklusifitas dan peningkatan inklusi keuangan,” tutur dia.
Dia pun berharap gelaran Open Finance Summit 2023 bisa merumuskan langkah strategis agar digitalisasi bisa memberikan manfaat yang optimal dan berkelanjutan. “Bagi inklusi ekonomi dan keuangan, dengan tetap memitigasi berbagai risiko yang akan muncul,” kata Rudy.
Karena, menurut dia, pengembangan ekosistem open banking membutuhkan dukungan dari semua pihak baik pemerintah, perbankan, hingga inovator di bidang fintech. Dengan kolaborasi bersama, kata Rudy, Indonesia dapat mengatasi berbagai tantangan dan menciptakan ekosistem open finance yang inklusif, aman dan inovatif. “Akhir kata semoga kesempatan hari ini dapat kita manfaatkan bersama untuk berdiskusi.”
Sementara Vice President Marketing Ayoconnect Reynir Fauzan menjelaskan Open Finance Summit 2023 bisa menjadi ekosistem keuangan digital karena dihadiri oleh berbagai stakeholder terkait. “Kita sebagai key players di Open Finance Summit ini mengundang dari asosiasi dan regulator untuk berdiskusi. Mulai dari mengenai apa sih sebenarnya open finance itu dan apa saja implikasinya bagi bisnis,” ujar dia.
Selain itu, akan dibahas juga soal keamanan industri keuangan digital termasuk mengenai teknologinya. “Semuanya akan dibahas di sini. Jadi intinya itu kita ingin semuanya jadi acara yang lebih ke ekosistem,” tutur Reynir.
Foto 
