Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bisnis

KLHK Sebut Anggaran Penanggulangan Kebakaran Hutan 2019 Turun

Anggaran penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tahun ini menurun.

27 Februari 2019 | 16.21 WIB

Personel Kepolisian Resor Dumai memadamkan kebakaran lahan gambut di Kota Dumai, Riau, Selasa 26 Februari 2019. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau menyatakan kebakaran hutan dan lahan terjadi sejak Januari hingga Februari 2019 luasnya sudah mencapai 1.136 hektare, dan paling luas di daerah pesisir seperti di Kabupaten Bengkalis, Rokan Hilir, dan Kota Dumai. ANTARA FOTO/FB Anggoro
Perbesar
Personel Kepolisian Resor Dumai memadamkan kebakaran lahan gambut di Kota Dumai, Riau, Selasa 26 Februari 2019. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau menyatakan kebakaran hutan dan lahan terjadi sejak Januari hingga Februari 2019 luasnya sudah mencapai 1.136 hektare, dan paling luas di daerah pesisir seperti di Kabupaten Bengkalis, Rokan Hilir, dan Kota Dumai. ANTARA FOTO/FB Anggoro

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

TEMPO.CO, PEKANBARUAnggaran penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tahun ini menurun.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PKHL) Kementerian LHK Raffles B. Panjaitan mengatakan tahun lalu anggaran pengendalian karhutla di pihaknya mencapai Rp200 miliar. "Tapi karena berhasil menekan karhutla, nilainya turun sekarang jadi Rp65 miliar," katanya saat rapat pengedalian karhutala di Pekanbaru, Riau, Rabu 27 Februari 2019.

Akibat turunnya anggaran itu, sekarang biaya operasional helikopter Kementerian LHK juga ikut turun. Dari tahun lalu Rp60 miliar, sekarang hanya dipatok Rp30 miliar.

Akibatnya, operasional helikopter yang dipakai untuk meninjau ini juga terbatas. Imbasnya KLHK harus pinjam pakai helikopter antara Riau, Jambi, dan Sumatra Selatan yang rawan terjadi karhutla.

Meski demikian, pihaknya mengapresiasi langkah Pemprov telah menetapkan status siaga darurat karhutla Riau pada 19 Februari 2019 lalu.

"Sudah tepat saya kira langkah dari Pemprov, tinggal bersinergi saja dengan pusat mulai dari BNPB, LHK, semua siap turun, salah satunya untuk melakukan bom air di Rupat," kata Raffles.

Riau sudah menetapkan status siaga darurat karhutla mulai 19 Februari hingga 31 Oktober 2019 mendatang, oleh mantan gubernur Wan Thamrin Hasyim.

Simak berita tentang anggaran hanya di Tempo.co

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus