Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengusulkan agar UMKM yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mengakses pembiayaan dari bank hingga sebesar Rp500 juta. Jika usulan ini disetujui, UMKM yang ditunjuk oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai mitra Program MBG dapat menerima dana awal untuk mendukung penyediaan MBG.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Maman menjelaskan bahwa pendanaan ini akan berasal dari bank yang bekerja sama dengan pemerintah. “Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku,” ujar Maman dalam keterangan resminya, Sabtu, 25 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut data Kementerian UMKM, Maman mencatat bahwa sekitar 2,9 juta pelaku usaha kuliner ada di Indonesia, dengan 49 persen di antaranya merupakan perempuan. Selain itu, terdapat 30.900 UMKM jasa katering yang memiliki potensi untuk terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis.
Saat ini, Maman mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan pengadaan 30 ribu titik penyedia makanan bergizi di seluruh Indonesia. Untuk itu, kerja sama dengan kaum muda, pengusaha, dan pelaku UMKM sangat dibutuhkan guna membangun ekosistem usaha, dengan tujuan agar program ini memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.
Koordinasi dengan 46 Bank mitra
Maman menambahkan bahwa pemerintah akan memberikan pendampingan serta memperluas akses pembiayaan bagi pengusaha UMKM untuk memastikan kelangsungan program. Kementerian UMKM telah berkoordinasi dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank Himbara, guna memastikan tersedianya skema pendanaan yang cukup bagi UMKM.
Sebagai bentuk dukungan nyata, Kementerian UMKM telah menyusun langkah-langkah strategis melalui program business matching dan pengoptimalan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di berbagai wilayah, serta penyediaan fasilitas legalitas bisnis. “Mari kita semua berkolaborasi memastikan program Makan Bergizi Gratis ini benar-benar memberikan dampak positif bagi pertumbuhan sektor UMKM,” ujar Maman.
Anggota DPR: Pemberian modal harus tepat sasaran
Anggota DPR RI Chusnunia Chalim meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam memberikan modal usaha awal kepada UMKM yang menjadi mitra Program MBG. Menurutnya, distribusi modal untuk UMKM yang terlibat dalam program ini harus tepat sasaran.
Chusnunia menegaskan bahwa meskipun pemerintah berniat baik untuk mempermudah akses modal bagi UMKM, hal itu tidak boleh memberatkan pelaku usaha. "Jangan sampai persyaratan administratif dan lain-lainnya menjadi rumit karena ditakutkan dapat menghambat UMKM untuk berkontribusi dalam program ini," kata Chusnunia melalui keterangan tertulis pada Senin, 27 Januari 2025.
Ia juga menyarankan agar pemerintah memastikan proses seleksi UMKM sebagai mitra MBG dan distribusi modal dilakukan secara transparan. “Saya harap pemerintah tidak hanya mempermudah akses permodalan, tetapi juga memastikan kelancaran teknis di lapangan agar program ini benar-benar bermanfaat bagi UMKM dan masyarakat luas,” ucap Wakil Ketua Komisi VII DPR RI itu.
Celios: Selalu ada janji manis
Sementara itu, Center of Economic and Law Studies (Celios) mengkritisi wacana pemberian dana awal Rp 500 juta untuk UMKM mitra Program MBG melalui bank BUMN. Peneliti Celios, Galau D. Muhammad, meragukan apakah bank-bank BUMN memiliki kapasitas keuangan yang cukup untuk menyalurkan dana modal kerja tersebut.
Menurut Galau, bank punya berbagai pertimbangan sebelum memberikan pembiayaan terhadap suatu usaha. "Kalau misal pun nanti bisa dikucurkan modal Rp 500 juta dari bank pemerintah yang kemudian dialokasikan ke UMKM, rasa-rasanya itu agak sulit melihat pada musim pembiayaan hari ini," katanya dalam konferensi pers secara daring pada Senin, 27 Januari 2025.
Apalagi bank memiliki berbagai prioritas dalam alokasi pembiayaan yang diberikan. Bank Himbara seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN tentu akan memperhitungkan risiko dalam setiap keputusan pembiayaan.
Lebih lanjut, Galau menilai UMKM yang menerima pembiayaan dari bank juga harus siap menghadapi risiko keuangan, mengingat mereka juga memiliki biaya operasional yang dapat membebani usaha mereka.
Ia juga mengkritik pemerintah yang seringkali mengajukan berbagai rencana pembiayaan untuk MBG, meskipun saat ini program tersebut masih membutuhkan dana lebih banyak. "Jadi memang prinsipnya selalu ada janji manis. Padahal yang selalu kita tunggu adalah aksi konkret dari pemerintah," kata Galau.
Sultan Abdurrahman dan Han Revana berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
