Apa Konsekuensi Status Pailit Sritex

Wawan mengatakan, sejak putusan pailit dari Pengadilan Niaga Semarang dijatuhkan atas Sritex pada November 2024 hingga saat ini, sudah ada sekitar 3.000 pekerja yang terpaksa dirumahkan. Jumlah itu berasal dari empat perusahaan grup Sritex yang dinyatakan pailit. Keempatnya adalah Sritex di Kabupaten Sukoharjo serta tiga anak perusahaannya, yaitu PT Sinar Pantha Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya. "Ya, secara bertahap dari putusan pailit hingga saat ini sudah ada sekitar 3.000 karyawan (yang dirumahkan) dari empat perusahaan kami, dengan jumlah total pekerja/karyawan sekitar 20 ribu," dia mengungkapkan. 

Ia menjelaskan keputusan pailit ini membuat ruang gerak perusahaan makin sempit, terutama dalam mengimpor bahan baku yang sebagian besar berasal dari luar negeri. Misalnya, untuk bahan kimia dan beberapa bahan baku lainnya. Namun Wawan mengatakan hingga saat ini perusahaan tetap berusaha mencari solusi agar operasional pabrik tetap berjalan. 

"Yang menjadi PR bagi kami untuk mencari cara supaya operasional perusahaan bisa berjalan lancar ke depan adalah bisa mendapatkan bahan baku, terutama yang sudah habis, khususnya bahan-bahan baku impor. Saat ini, kami masih tetap harus mencari alternatif juga supaya kami bisa mendapatkannya dari lokal," katanya.

Guru besar hukum kepailitan Universitas Airlangga, Hadi Subhan, menjelaskan tiga kemungkinan skenario dampak kepailitan terhadap karyawan. Pertama, jika operasional perusahaan dilanjutkan oleh kurator (keberlanjutan usaha), karyawan dapat tetap bekerja seperti biasa. Kedua, meskipun usaha dilanjutkan, kurator memiliki wewenang melakukan PHK terhadap sebagian karyawan. Ketiga, jika perusahaan memutuskan tidak melanjutkan operasional, seluruh karyawan berpotensi terkena PHK.

Dalam hal pembagian aset perusahaan, Hadi menuturkan prioritas pertama adalah pembayaran upah buruh, diikuti pajak. Selanjutnya, kreditor separatis (kreditor dengan jaminan khusus), kreditor preferen lain seperti pesangon buruh, dan terakhir kreditor konkuren (kreditor tanpa jaminan).

Namun Hadi menekankan bahwa Sritex tetap dapat mengajukan permohonan PK atas putusan kasasi Mahkamah Agung. Langkah ini diatur dalam Pasal 295 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Berdasarkan aturan itu, pihak yang tidak puas atas putusan kasasi Mahkamah Agung diberikan kesempatan untuk mengajukan tinjauan ulang. 

"Langkah PK memungkinkan Sritex menghadirkan alasan atau bukti baru yang dapat mempengaruhi penilaian hakim," tutur Hadi. Dengan demikian, status pailit yang telah diputuskan MA bisa saja dibatalkan, bergantung pada putusan hakim PK. Proses ini adalah salah satu upaya hukum luar biasa yang diatur dalam UU Kepailitan.

Menanggapi keresahan para karyawan Sritex, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pun menekankan, dengan resminya status pailit Sritex, bukan berarti perusahaan tutup. Ia juga menyatakan kementeriannya akan menghormati putusan Mahkamah Agung. 

"Kami mendorong going concern, produksi tetap berjalan sehingga pekerja masih bekerja dan menerima gaji," ujar Yassierli kepada Tempo, Jumat, 20 Desember 2024. Going concern adalah istilah akuntansi untuk perusahaan yang memiliki sumber daya untuk terus menghasilkan cukup uang agar tetap bertahan di masa mendatang.

Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan bakal terus mengawasi perkembangan kasus ini melalui kerja sama dengan pengawas ketenagakerjaan dan dinas ketenagakerjaan setempat. Komunikasi juga akan dibangun dengan serikat pekerja dan manajemen perusahaan.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengatakan pemerintah akan memastikan hak-hak pekerja Sritex tetap menjadi prioritas utama. Ia optimistis, apabila terjadi going concern, manajemen Sritex akan tetap mengedepankan kepentingan buruh. 

Immanuel berharap keputusan ini tidak akan berdampak pada perubahan komitmen manajemen soal penghindaran PHK terhadap para buruh Sritex. Sebagai bentuk mitigasi, Kementerian Ketenagakerjaan memberikan dukungan melalui Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, pasar kerja, dan pelatihan di balai latihan kerja untuk meningkatkan kompetensi buruh. Langkah ini sebagai komitmen Kemnaker melindungi buruh dan mendukung pemulihan kondisi ketenagakerjaan nasional.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance, Dzulfian Syafrian, mengingatkan bahwa pailitnya Sritex memiliki dampak besar terhadap perekonomian daerah. Sebab, Sritex adalah salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia. PHK karyawan tidak hanya mempengaruhi mereka secara pribadi, tapi juga berdampak pada keluarga serta sektor ekonomi pendukung, seperti warung makan, kos-kosan, dan usaha lokal lain.  

Beberapa produk buatan PT Sritex dipajang di kantor Sritex, Sukoharjo, Jawa Tengah, 20 Desember 2024. TEMPO/Septhia Ryanthie

Menurut Dzulfian, kasus pailit ini juga menimbulkan citra negatif bagi investor sehingga meningkatkan risiko pemodal mencari alternatif negara lain. Imbasnya, Indonesia makin sulit bersaing di sektor tekstil. Terlebih negara seperti Bangladesh dan Kamboja menjadi kompetitor utama dengan biaya buruh yang lebih murah.  

Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan sudah berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan manajemen perusahaan ihwal pailitnya Sritex. Politikus Partai Golkar itu berujar pemerintah akan mengundang kurator dari Sritex. Pertemuan dengan kurator akan dilakukan setelah Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan Sritex.

"Mudah-mudahan bisa kami lakukan minggu depan sebelum masuk ke tahun baru untuk mengundang kurator yang sudah ditunjuk," kata Agus seperti dikutip dari Antara, Jumat, 20 Desember 2024. 

Dalam pertemuan tersebut, Agus berencana membahas langkah-langkah yang akan dilakukan atau diambil oleh kurator. Pemerintah juga akan memberikan masukan agar tidak terjadi PHK di perusahaan tekstil terbesar di Indonesia ini.

Agus menegaskan, pemerintah berupaya agar Sritex tetap dapat berproduksi sehingga kontrak perdagangan internasional yang sudah disepakati sebelumnya bisa tetap terpenuhi. Hal itu mengingat kelangsungan produksi Sritex bakal berpengaruh terhadap perdagangan Indonesia.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto meminta manajemen Sritex tetap menjalankan operasional produksi meskipun MA menolak kasasi yang diajukan perusahaan terkait dengan status pailit. ●

Septhia Ryanthie dari Sukoharjo berkontribusi dalam penulisan artikel ini.