Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ekonomi

Kritik BMAD Ubin Keramik, INDEF Usul Pemerintah Kucurkan Insentif Fiskal dan Jaga Pasokan Gas

INDEF usul pemerintah beri insentif fiskal dan jaga pasokan gas untuk dorong industri keramik. Bukan terapkan BMAD.

5 Agustus 2024 | 14.11 WIB

Image of Tempo
material-symbols:fullscreenPerbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyarankan pemerintah memberikan insentif fiskal dan menjaga pasokan gas untuk mendorong industri keramik dalam negeri. Cara ini dinilai lembaga riset itu lebih tepat dibandingkan pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) hingga 200 persen.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF, Andry Satrio Nugroho, mengatakan insentif fiskal diperlukan industri untuk restrukturisasi mesin produksi agar menyesuaikan dengan teknologi terbaru. Harapannya, industri dalam negeri tak kalah kompetitif dengan produk impor.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Selain itu, Andry menilai pemerintah harus menjaga kuota dan ketersediaan gas industri. Hal ini disebabkan pasokan gas yang dia nilai masih terbatas. “Pelaku usaha jangan dijanjikan harga gas murah tapi gasnya tidak ada," kata Andry dalam keterangan tertulis, dikutip Senin, 5 Agustus 2024.

Soal BMAD ubin keramik, INDEF merekomendasikan pemerintah mengkaji ulang rencana pemberlakuan kebijakan itu agar konsumen tidak dirugikan. Alih-alih mengenakan BMAD, lembaga riset itu memandang penerintah seharusnya mencari pangkal permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha domestik terlebih dahulu.

Komite Antidumping Indonesia (KADI) sebelumnya mengklaim telah membuktikan adanya dumping ubin keramik dari perusahaan asal Cina ke Indonesia. Atas temuan itu, KADI merekomendasikan BMAD untuk ubin keramik dari sebelas kode harmonized system (HS).

Dalam menyelidiki kerugian industri ubin keramim dalam negeri, KADI membagi rentang waktu penyelidikan menjadi tiga periode, yakni Juli 2019–Juni 2020, Juli 2020–Juni 2021, Juli 2021–Juni 2022. Sementara periode penyelidikan dumping mencakup Juli 2021–Juni 2022. KADI mengklaim impor ubin keramik dari Cina meningkat pada periode penyelidikan dumping ini.

Namun, menurut Ekonom Senior INDEF Faisal Basri, pada periode penyelidikan dumping itu, seluruh dunia tengah melalui proses pemulihan ekonomi pasca-Covid 19. Karena itu, dia menilai wajar angka impor dari Cina meningkat. Sebab negara tempat ditemukannya infeksi pertama virus Corona itu turut mengalami pemulihan pada 2022. “Ini mengubah seluruh cerita KADI itu,” ujar Faisal Basri dalam jumpa pers di sebuah hotel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 16 Juli 2024.

Faisal Basri juga menyoroti sektor pengguna produk-produk ubin keramik, antara lain konstruksi dan real estate. Ketika dunia masih dilanda pandemi pada 2020, sektor konstruksi melambat 3,26 persen, sementara real estate tumbuh 2,32 persen. Pada 2021, kedua sektor ini tumbuh menjadi masing-masing 2,81 persen dan 2,78 persen. Sektor pertumbuhan real estate menurun menjadi 1,72 persen satu tahun kemudian. “Ini kan fenomena Covid. Jangan semua disalahkan ke Cina,” kata dia.

Ketua KADI Danang Prasta Danial mengaku belum bisa memberikan tanggapan untuk kritik-kritik itu. Dia tak merinci alasannya tak berkomentar terhadap masukan-masukan yang ada. “Namun tentunya KADI terbuka untuk semua masukan konstruktif,” ujar Danang saat dihubungi Tempo, Selasa, 23 Juli 2024.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus