Anomali Daya Beli Masyarakat Melemah: Tempat Wisata Tahun Baru Ramai

Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, menjelang liburan Natal dan tahun baru pada Ahad, 22 Desember 2024. TEMPO/Ilham Balindra

Indikator lain yang menunjukkan tekanan terhadap konsumsi adalah penjualan mobil yang anjlok 11,9 persen pada November 2024 dibanding pada November 2023. Sementara itu, penjualan sepeda motor tercatat turun 7,8 persen pada September 2024 secara tahunan.

Lalu mengapa aktivitas wisata masih berjalan seolah-olah tak terjadi pelemahan daya beli?

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic Indonesia Mohammad Faisal mengatakan tekanan terjadi terhadap daya beli terjadi di kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah. "Konsumsi yang sekarang tampak itu, seperti mengunjungi tempat wisata, menonton konser, dan menginap di hotel, lebih didorong kelompok atas," ucapnya.

Faisal mencatat jumlah masyarakat kelas atas turun 10 persen pada 2018-2021. Namun, setelah masa pandemi, pada 2021-2023, jumlahnya naik 22 persen. Kelompok masyarakat ini masih mampu berbelanja lantaran masih memiliki tabungan. Rata-rata simpanan di atas Rp 5 miliar tercatat naik dari Rp 28 miliar pada Januari 2019 menjadi Rp 33 miliar pada Juni 2024. Sedangkan rata-rata simpanan senilai Rp 100 juta-5 miliar hanya berkurang tipis dari Rp 443 juta menjadi Rp 439 juta selama periode tersebut.

Data itu berbanding terbalik dengan kelompok menengah ke bawah. Rata-rata simpanan di rekening senilai Rp 100 juta ke bawah menunjukkan tren penurunan. Pada Januari 2019-Juni 2024, angkanya berubah dari Rp 3 juta menjadi Rp 1,8 juta.

Dengan kondisi tersebut, kelas menengah ke bawah cenderung mengutamakan konsumsi kebutuhan pokok. Namun bukan berarti mereka tidak berbelanja sama sekali. Setelah masa pandemi, hiburan dan wisata menjadi gaya hidup. Kalangan menengah ke bawah tentu akan memilih wisata gratis atau menyiasati pengeluaran dengan membawa bekal makanan dan minuman. Pada momen tertentu, seperti Natal dan tahun baru, Faisal mengatakan mereka cenderung berbelanja setelah berhemat di bulan-bulan sebelumnya.

Masalahnya, kontribusi kelas atas hanya 4 persen terhadap ekonomi. Sedangkan andil kelas menengah ke bawah mencapai 80 persen. Tanpa upaya khusus dari pemerintah, masyarakat kelas menengah ke bawah bakal terus tertekan tahun ini. "Pemerintah perlu memberikan insentif untuk mendorong daya beli. Kalaupun tidak bisa, setidaknya jangan memberikan beban tambahan kepada masyarakat, seperti menaikkan pajak," ujarnya.

Direktur Next Policy Yusuf Wibisono menambahkan, tekanan terhadap daya beli kelas menengah ke bawah tampak dari jumlah mereka. Jumlah penduduk kelas menengah makin mengecil, dari 56,2 juta orang pada Maret 2021 menjadi 52,1 juta orang pada Maret 2023. Penduduk kelas menengah jatuh ke kelas ekonomi yang lebih rendah. Penduduk calon kelas menengah melonjak dari 139,2 juta orang pada Maret 2021 menjadi 147,8 juta orang pada Maret 2023.

Dalam situasi seperti ini, rumah tangga akan memfokuskan pengeluaran pada kebutuhan pokok dan meninggalkan pengeluaran untuk non-kebutuhan pokok. "Maka, ketika daya beli jatuh tapi aktivitas wisata masih semarak, hanya ada satu penjelasannya. Wisata menjadi kebutuhan pokok bagi sebagian besar masyarakat," katanya.

Sama seperti Faisal, Yusuf menekankan adanya perbedaan konsep wisata antar-kelas masyarakat. Kelompok kelas menengah ke bawah menganggap berjalan-jalan ke taman atau ruang publik yang gratis termasuk bentuk wisata. Masyarakat tipe ini juga cenderung memilih wisata dengan biaya yang lebih murah.

Alifia Imananda Putri, karyawan swasta asal Surabaya, Jawa Timur, berbagi pengalamannya menyiasati liburan dengan biaya murah. Pada akhir 2024, ia memilih berwisata ke Gunung Bromo tanpa menginap. Saat bertandang ke Madiun pun, dia berhemat dengan menginap di rumah saudara. Ia juga sedang mengumpulkan uang untuk berlibur lagi tahun ini. "Yang penting bisa liburan lagi, jadi berhemat dan menghindari pengeluaran yang enggak penting," tuturnya.

Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah memperkirakan tren penurunan daya beli masyarakat sangat bergantung pada kebijakan pemerintah. "Saya belum melihat kebijakan yang bisa mengubah kondisi kita menjadi lebih baik," ucapnya. Piter mengapresiasi langkah pemerintah membatalkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen secara umum. Namun Indonesia butuh lebih dari itu. Kuncinya, menurut dia, adalah menciptakan lapangan kerja. Konsumsi baru bisa meningkat jika masyarakat memiliki pendapatan.

Adapun pemerintah bereaksi terhadap pelemahan daya beli masyarakat, antara lain, dengan membatalkan perubahan tarif PPN menjadi 12 persen yang seharusnya berlaku pada 1 Januari 2025. Kenaikan hanya dikenakan untuk barang mewah. "Dengan pertimbangan mengenai kondisi masyarakat dan ekonomi, juga untuk menciptakan keadilan, PPN yang naik dari 11 ke 12 persen hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Selasa, 31 Desember 2024.

Selain itu, pemerintah punya paket kebijakan ekonomi. Salah satunya berupa bantuan beras 10 kilogram per bulan untuk masyarakat di desil 1 dan 2 sebanyak 16 juta penerima. Bantuan ini diberikan selama Januari-Februari 2025. Pemerintah pun memberikan diskon tarif listrik 50 persen selama periode yang sama untuk pelanggan dengan daya listrik terpasang hingga 2.200 volt-ampere.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah juga menyediakan insentif buat menjaga daya beli kelas menengah. Salah satunya melanjutkan PPN DTP (ditanggung pemerintah) properti untuk pembelian rumah dengan harga jual sampai Rp 5 miliar, dengan dasar pengenaan pajak hingga Rp 2 miliar. Selain itu, ada sejumlah insentif fiskal untuk pembelian kendaraan bermotor listrik dan hybrid. "Pemerintah juga memberikan insentif pajak penghasilan atau PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja di sektor padat karya dengan gaji sampai Rp 10 juta per bulan," tuturnya.