Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meyakini anggaran negara untuk program makan bergizi gratis (MBG) masih mencukupi. “Pendanaan bukan masalah, saya kira Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kami sudah cukup,” ucap Luhut di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, pada Kamis, 20 Februari 2025. “Yang kami butuhkan saat ini adalah pengelolaannya.”
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Luhut mengklaim pihak asing tertarik untuk membantu pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini. Luhut mengatakan pemerintah sudah membahas program MBG dengan tim dari organisasi nirlaba asal Amerika Serikat, The Rockefeller Foundation.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia mengatakan sudah berdiskusi dengan perwakilan Rockefeller di Bali dan Jakarta. Tak hanya itu, pihak Rockefeller juga disebut sudah bertemu dengan Prabowo. “Mereka sangat ingin mendukung kami, dan kami akan membahas secara rinci tentang program ini,” katanya.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo ini menjelaskan, mereka juga bakal membahas soal bagaimana membangun ekosistem dan mengelola program MBG. Dukungan dari organisasi filantropi ini, lanjut dia, akan mendorong kesetaraan di dalam negeri, utamanya untuk mengatasi masalah stunting dan kemiskinan.
Luhut berujar, Indonesia bisa belajar dari pengalaman sejumlah negara yang sudah lebih dahulu melaksanakan program serupa. Misalnya, Korea Selatan dan India. “Rockefeller Foundation memberi tahu saya tadi malam, katanya 130 negara telah melakukan program semacam ini,” kata dia.
Program makan bergizi gratis–sebelumnya disebut makan siang gratis—selalu digaungkan Prabowo sejak masa kampanye pemilihan presiden 2024. Ia berulang kali mengucap janji pelaksanaan makan siang gratis saat debat calon presiden dan dalam kampanye akbar pada 10 Februari 2024 lalu.
Selama masa kampanye, Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran Rakabuming Raka memperkirakan kebutuhan anggaran MBG sebesar Rp 450 triliun per tahun dengan asumsi harga satu porsi makanan Rp 15 ribu. Program MBG direncanakan akan menyasar 80 juta penerima.
Setelah dilantik pada Oktober 2024, Prabowo langsung menunjuk Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pemimpin program MBG. Program unggulan Prabowo ini telah berjalan sejak Senin, 6 Januari 2025.
Dalam APBN 2025, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 71 triliun untuk pelaksanaan program itu. Namun, Prabowo telah memutuskan untuk menambah anggaran program makan bergizi gratis sebesar Rp 100 triliun. Dengan itu, total anggaran MBG tahun ini menjadi Rp 171 triliun.
Adapun Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengatakan pemerintah akan menggunakan dana dari hasil pemangkasan anggaran untuk program makan bergizi gratis. Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut sebanyak Rp 24 triliun akan digunakan untuk kelanjutan MBG.
"Sebanyak Rp 24 triliun terpaksa saya pakai untuk makan bergizi gratis. Rakyat kita, anak-anak kita, tidak boleh kelaparan," kata Prabowo saat berpidato dalam agenda Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 15 Februari 2025.
Prabowo selanjutnya menjelaskan pemerintah tengah melakukan penghematan anggaran dalam dua tahap dengan total pengumpulan dana yang diproyeksikan mencapai Rp 608 triliun, terdiri dari penghematan tahap pertama sebesar Rp 300 triliun dan tahap kedua Rp 308 triliun.
"Yang lagi ramai penghematan. Penghematan putaran pertama oleh Kementerian Keuangan disisir, dihemat Rp 300 triliun. Penghematan putaran kedua Rp 308 triliun, dividen BUMN Rp 300 triliun, Rp 100 triliun dikembalikan, jadi totalnya kita punya Rp 750 triliun," kata Prabowo.
Prabowo mengatakan ingin anak-anak Indonesia bisa makan makanan yang bagus. "Kalau ada anak orang kaya sudah makan enak enggak apa-apa, jatahmu kasih orang lain, kalo enggak mau enggak usah, anak kita harus makan bagus," ujarnya.
Nabiila Azzahra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Rencana Pemanfaatan Lahan Koruptor untuk Perumahan Dikritik, Maruarar Sirait: Ada yang Sudah Siap