Calon Tunggal Thamrin-1

Tapi Sri buru-buru menepis anggapan ini. Bahkan dia mengaku tak tahu masuk bursa calon Gubernur BI. “Saya tahu ketika ada orang yang nyeletuk,” ujarnya. Sri pun menegaskan bahwa dia tidak pernah meminta ataupun menyampaikan keinginan menjabat Gubernur BI kepada Presiden Joko Widodo. Dia mengaku kini tengah menyiapkan kebijakan fiskal pasca-pandemi Covid-19. "Tak mungkin saat saya sedang seperti ini terus kepikiran mau ke BI," katanya. 

Bukan cuma Sri, sejumlah kandidat lain juga disebut dalam rumor yang beredar. Mereka adalah Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudhi Sadewa; Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional, Kartika Wirjoatmodjo; Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti; juga Perry Warjiyo selaku inkumben. 

Pemilihan Gubernur BI diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang PPSK menyatakan Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur BI diusulkan dan diangkat oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan ayat 5 menyebutkan usulan presiden kepada DPR disampaikan paling lambat tiga bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur BI. 

Artinya, Presiden Jokowi harus menyerahkan nama calon Gubernur BI kepada DPR sebelum 23 Februari 2023. Dua hari sebelum tenggat itu, saat memeriksa program normalisasi Sungai Ciliwung di Jakarta, Jokowi mengaku telah mengantongi nama calon Gubernur BI. "Kami putuskan hari ini atau besok,” ucapnya. Surat presiden yang dikirim kepada DPR esoknya membuat semuanya jelas. Dalam surat itu, Jokowi menetapkan Perry Warjiyo sebagai satu-satunya kandidat. Saat berkunjung ke lokasi pembangunan istana kepresidenan di kawasan Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Kamis, 23 Februari lalu, Jokowi mengakui penunjukan Perry. Sesuai dengan prosedur, Perry akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Jika lulus, ia akan menjabat Gubernur BI periode 2023-2028. 

Opsi Calon Tunggal Gubernur BI

SEBELUM menetapkan Perry Warjiyo sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia, Presiden Joko Widodo mendapat masukan dari banyak pihak. Menurut salah satu pejabat yang mengetahui persoalan ini, masukan itu antara lain datang dari Agus Martowardojo, Menteri Keuangan 2010-2013 dan Gubernur BI 2013-2018. Sumber itu mengatakan Agus setuju dengan opsi menggeser Sri Mulyani menjadi Gubernur BI. 

Tapi opsi ini tak lepas dari masalah karena ada pertanyaan besar mengenai kandidat pengganti Sri selaku Menteri Keuangan. Menurut sumber itu, ada beberapa opsi yang muncul. Salah satunya menjadikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebagai pelaksana tugas Menteri Keuangan. Alternatifnya adalah menunjuk Chatib Basri sebagai Menteri Keuangan yang baru. Chatib, ekonom Universitas Indonesia, adalah Menteri Keuangan 2013-2014. Dihubungi pada Sabtu, 4 Maret lalu, Agus tidak bersedia memberi konfirmasi. Ia membaca pesan Tempo, tapi tak meresponsnya.  

Di luar informasi itu, ada kabar lain yang berembus di pasar. Menurut sejumlah sumber, salah satu yang mempengaruhi keputusan Jokowi adalah pendapat dari investor besar. Sebuah manajer dana global yang memegang surat utang negara dalam jumlah sangat besar menyampaikan opini yang menyebut pemindahan Sri Mulyani ke BI bisa mengurangi kepercayaan pasar terhadap Indonesia. 

(Dari kiri ke kanan) Ketua Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudhi Sadewa usai memberikan keterangan pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan I Tahun 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, 31 Januari 2023. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

Para investor rupanya lebih percaya jika Sri tetap duduk di kursi Menteri Keuangan. Alasannya antara lain investor menganggap Sri mampu menjadi pemangku kebijakan fiskal yang baik dengan mengerem banyak belanja pemerintah secara tegas. Aspek kepercayaan pasar ini yang kemudian menjadi pertimbangan Presiden. Sebab, bila ia salah memilih opsi, nilai surat utang pemerintah bakal jatuh. Imbal hasil obligasi pun akan melambung dan pada akhirnya membebani pemerintah. 

Toh, dari sekian banyak opsi, Jokowi akhirnya tak mau bertaruh. Perry Warjiyo menjadi pilihan karena dianggap sudah berpengalaman menakhodai BI melalui masa krisis, yakni pada masa pandemi Covid-19 dan era inflasi tinggi setelah pecah perang Rusia-Ukraina. Dalam pernyataannya pada Kamis, 23 Februari lalu, Jokowi mengungkapkan salah satu alasannya memilih kembali Perry adalah untuk menangani dampak situasi global yang tidak pasti. “Jadi, dalam situasi kegentingan seperti ini, kita tidak ingin mengambil risiko. Aspek fiskal dan moneter menjadi sangat-sangat penting,” kata Jokowi. 

Jokowi pun menyebut Perry sebagai orang yang tepat untuk menempati posisi Gubernur BI. Jokowi menilai Perry memiliki pengalaman yang mendukung jabatannya sebagai Gubernur BI. “Kita harus menempatkan orang-orang yang memiliki jam terbang tinggi, memiliki pengalaman tinggi,” ujarnya. 

Jika tak ada aral dan disetujui DPR, Perry akan mencetak sejarah sebagai orang pertama setelah reformasi yang menjabat Gubernur BI dua kali berturut-turut. Dalam acara "CNBC Indonesia Economic Outlook 2023" pada awal bulan ini, Perry, yang juga menjabat Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, menyatakan komitmen menjaga perekonomian Indonesia.

Menurut Perry, dalam mengemban tugas ini, BI tak bisa bekerja sendiri. BI, dia menjelaskan, harus bersinergi dengan semua elemen dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang juga beranggotakan Menteri Keuangan, Kepala Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. "Together we already proved that we can, and together we will succeed," tuturnya. 

Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menyatakan akan mendukung keputusan Jokowi menunjuk Perry sebagai calon tunggal Gubernur BI. "Kami perlu mengamankan kebijakan Presiden ini. Sebab, kami bagian dari kekuatan politik yang mendukung pemerintah," katanya pada Rabu, 22 Februari lalu. Said juga mengatakan BI mengemban sejumlah tugas, dari mengendalikan inflasi, menstabilkan nilai tukar rupiah, hingga memastikan inklusi keuangan berjalan baik dan sistem pembayaran dapat diandalkan. "Termasuk dalam mengelola lalu lintas devisa dan cadangan devisa negara," ujarnya.

Ihwal kriteria calon Gubernur BI, Said punya pendapat. Menurut dia, Gubernur BI harus memiliki chemistry dengan jajaran KSSK. "Syarat ini penting sebab saat ini kita menghadapi tantangan ekonomi yang tidak mudah," ucapnya. Said menegaskan perlunya Gubernur BI bisa memastikan ekonomi tetap bertumbuh. Dia menilai peran menjaga pertumbuhan ekonomi telah dijalankan dengan baik oleh Perry semasa menjabat Gubernur BI 2018-2023. "Gubernur BI yang dibutuhkan adalah sosok yang bisa sigap, dan tanggap terhadap berbagai tantangan baru yang tidak terduga. Artinya, bisa membantu pemerintah ketika menghadapi tahun sulit, seperti saat pandemi." 

Yang tak kalah penting, Said menambahkan, adalah Gubernur BI bisa dan telah membangun hubungan baik dengan DPR. "Terutama dengan pimpinan DPR, alat kelengkapan Dewan seperti Badan Anggaran dan Komisi XI DPR," katanya. Kemampuan tersebut, menurut dia, dibutuhkan oleh Gubernur BI agar mendapatkan dukungan politik yang kuat dari DPR. "Selain itu, sosok Gubernur BI yang diakui secara internasional akan mendorong capital inflow untuk menguatkan pasar keuangan kita. Agenda ini perlu diperkuat," tuturnya. 

Ekonom dan Rektor Universitas Katolik Atma Jaya Indonesia, Jakarta, Agustinus Prasetyantoko, menilai pemilihan Perry menunjukkan sikap Jokowi yang tidak mau mengambil risiko dengan mengubah konstelasi atau mengocok ulang posisi pejabat dan menteri yang berhubungan langsung dengan perekonomian. “Ada risiko resesi, tantangan domestik yang tidak ringan,” ujarnya. Bagi pelaku pasar, kata Prasetyantoko, yang penting adalah kepastian. “Dan ini status quo, tidak ada yang berubah. Pasar tidak menebak-nebak arah kebijakan seperti apa.”

Sebaliknya, Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira Adhinegara menilai pemilihan Perry menunjukkan sikap Jokowi yang ingin menempatkan sosok Gubernur BI untuk membantu menambal defisit anggaran. Perry sudah melakukan hal ini dalam strategi berbagi beban atau burden sharing dengan pemerintah melalui pembelian obligasi negara di pasar perdana. Cara ini berisiko menurunkan kepercayaan pasar karena pemerintah seperti memaksa BI mencetak uang kapan pun diperlukan. “Sepertinya Presiden ingin sosok Gubernur BI yang lebih akomodatif dengan kemauan eksekutif,” ucapnya. 

Ihwal kinerja, menurut Bhima, kebijakan suku bunga acuan pada era Perry lebih banyak mengekor kebijakan The Federal Reserve. Dia mengatakan Gubernur BI harus menyelesaikan sejumlah tugas prioritas, dari memastikan devisa hasil ekspor masuk ke sistem keuangan nasional, mengembangkan digitalisasi sistem pembayaran di kawasan tertinggal, hingga mengendalikan inflasi.  

RIRI RAHAYU

Dari Desa ke Pusat Jakarta  

PERRY Warjiyo dikenal sebagai pejabat karier Bank Indonesia yang kenyang akan pengalaman. Selama berkarier di bank sentral, dia berkutat dengan banyak hal, dari riset kebijakan moneter hingga urusan internasional. Dia bahkan pernah menempati posisi di Dana Moneter Internasional atau IMF. 

Jauh sebelum menduduki jabatan mentereng, Perry adalah pemuda desa. Dalam acara "Kadin Talks" di Menara Kadin, Jakarta, pada 26 Agustus 2019, Perry mengaku sebagai anak petani di desa, anak keenam dari sembilan bersaudara. "Perry anak desa, anak petani dari Gawok, Kartasura, 15 kilometer dari Solo," katanya saat itu.
 
Perry mengungkapkan, ayahnya adalah petani tembakau yang cukup sukses. Namun, menjelang dia lulus sekolah menengah atas, ayahnya bangkrut. "Lalu beliau menjadi petani saja, sambil menjadi pamong desa." Dia mengaku hampir tak bisa kuliah karena orang tuanya tidak punya uang. Akhirnya, demi menguliahkan Perry, ibunya meminjam uang Rp 35 ribu. Beruntung, dia diterima di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dari sana, dia menempuh perjalanan baru: menjadi sarjana, berkarier di BI, dan menempati posisi puncak di lembaga itu. 

CAESAR AKBAR