Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi menyatakan komitmen pemerintah saat ini terhadap penerapan transportasi cerdas atau Intelligent Transport System (ITS). Menurut dia, penerapan transportasi cerdas itu bagian dari upaya mewujudkan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca dan emisi nol bersih pada 2045.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Salah satu langkah perwujudannya dengan pembangunan Nusantara sebagai Ibu Kota Negara yang didesain dengan penerapan transportasi dan mobilitas cerdas, serta ramah lingkungan," kata Budi Karya dalam keterangan tertulis, Rabu, 22 Mei 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dibangunnya IKN itu, ia berharap nantinya Nusantara bisa menjadi pionir kota yang memiliki transportasi cerdas, terintegrasi, dan berkelanjutan. Ia mengungkapkan, bahwa hal itu bisa terealisasi melalui penerapan sistem area pengawas lalu lintas, kelengkapan tol elektronik, pengadaan bus rapid transit, dan kereta cepat otonom.
Adapun nantinya Indonesia bakal menjadi tuan rumah dalam Forum Sistem Transportasi Cerdas Asia Pasifik ke-19 pada 28 sampai 30 Mei 2024 di Jakarta. Forum dua tahunan ini ditujukan untuk pertukaran pengetahuan, pengalaman, praktik dan pelajaran perihal penerapan transportasi cerdas di negara Asia Pasifik, serta eksplorasi mekanisme pendanaan dan investasi untuk sistem transportasi berkelanjutan.
Sebelumnya, Menhub Budi Karya Sumadi mengungkapkan kementeriannya tengah menyiapkan mekanisme pengadaan kendaraan listrik untuk Ibu Kota Nusantara atau IKN. Ia menuturkan pengadaan yang diprioritaskan di IKN adalah kendaraan listrik umum. Rencana tersebut sudah dibahas Kemenhub bersama Otorita IKN.
"Jadi ada dari Balikpapan, dari bandara ke kota dan ada yang di sekitar kota," kata Budi Karya ketika ditemui di sela acara Sustainable E-mobility Event di Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024.
Setelah pengadaan kendaraan listrik umum, katanya, baru dilakukan pengadaan kendaraan listrik individu, misalnya untuk pejabat negara. Ia menargetkan pembahasan mekanisme ini dalam satu-dua pekan mendatang. "Sehingga, nanti instansi harus membeli atau mengadakan, atau leasing," ucapnya.
Di kesempatan lain, Chief Urban Mobility Otorita IKN Resdiansyah alias Dian menyebut penggunaan kendaraan listrik di IKN secara keseluruhan ditargetkan pada 2045. Namun, selama masa transisi penggunaan kendaraan listrik akan diterapkan di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP).
"Kita coba dulu di KIPP yang net zero carbon, tidak ada kendaraan bensin,” ujarnya saat ditemui di Gedung Sequis Center, Jakarta Selatan, pada Selasa, 5 Desember 2023.
Dian juga mengatakan IKN harus memiliki komitmen kuat agar tercapai 80 persen kendaraan adalah transportasi publik. Semua itu dibangun dari nol, dan akan memastikan adanya mobilitas yang aktif mulai dari walking (berjalan kaki), cycling (bersepeda), dan public transport (transportasi publik).
Bahkan di IKN akan ada micro mobility—kendaraan mobilitas individual, baik elektrik maupun tidak bermotor yang berkecepatan di bawah 25 kilometer per jam dan ideal untuk perjalanan jarak pendek. “Micro mobility itu tidak boleh di jalan raya lho, ada khususnya yang kita buat,” ujar Dian.
RIRI RAHAYU | MOH. KHORY ALFARIZI
Foto 
