Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut sekitar 11 persen masyarakat Indonesia belum memiliki akses perbankan. Pemerintah, kata dia, tengah menggencarkan peningkatan akses masyarakat ke layanan keuangan formal sebagai upaya pencapaian keuangan inklusif.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Airlangga mengklaim perkembangan kepemilikan akun, penggunaan akun, dan literasi keuangan di Indonesia sejauh ini menunjukkan tren positif. Ia melaporkan sekitar 89 persen orang Indonesia sudah memiliki fasilitas perbankan. “Dari segi spasial beberapa daerah juga sudah baik, kecuali misalnya di Maluku Utara, Halmahera,” kata Airlangga dalam keterangan resmi, dikutip Senin, 24 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hingga 2023, masyarakat usia dewasa yang telah memiliki akun keuangan formal mencapai 76,3 persen. Sedangkan persentase masyarakat usia dewasa yang telah menggunakan akun keuangan formal mencapai 88,7 persen. Sementara dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN, pemerintah menargetkan penggunaan akun mencapai 91 persen pada 2025 dan 93 persen pada 2029.
Kendati demikian, Airlangga mengatakan tingkat literasi keuangan baru mencapai 65,4 persen. Angka itu sudah meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 49,7 persen.
“Masih terdapat beberapa kelompok sosial-ekonomi yang secara substansial belum menjangkau layanan keuangan formal. Terdapat kesenjangan cukup signifikan antara tingkat inklusi keuangan masyarakat perkotaan sebesar 91,5 persen dengan masyarakat pedesaan yang sebesar 84,8 persen. Namun demikian, tidak terdapat perbedaan yang signifikan jika berdasarkan jenis kelamin dan demografi usia,” tutur Airlangga.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, pemerintah telah memiliki Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sebagai kerangka kerja komprehensif dalam upaya mendongkrak akses masyarakat ke layanan keuangan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan. Ke depannya, Airlangga mengatakan pemerintah terus mendorong inklusi keuangan agar masyarakat bisa memanfaatkan rekening perbankan dan memahami risiko investasi.
Adapun kelompok sasaran inklusi keuangan salah satunya yakni masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, sasaran juga termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), lalu masyarakat lintas kelompok yang terdiri dari kelompok pelajar, mahasiswa, santri, pemuda. Kemudian, inklusi keuangan juga akan menyasar kelompok pekerja migran, kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial, mantan narapidana, anak terlantar, disabilitas, kelompok masyarakat di daerah 3T, serta kelompok perempuan.
Foto 
