Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Dosen Departemen Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi meminta pemerintah bertindak usai pasar bergejolak akibat nilai tukar rupiah menyentuh Rp 16.575 per dolar AS dan adanya penundaan rilis dan data realisasi APBN Januari 2025. Dari dari kedua fenomena itu pun juga menyebabkan modal asing keluar dari Indonesia mencapai Rp 10,33 triliun pada akhir Februari lalu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Syafruddin mengatakan pemerintah harus menyadari bahwa keterlambatan ini menciptakan spekulasi negatif di kalangan investor. “Ketika laporan fiskal tertunda, banyak pihak bertanya apakah realisasi pendapatan negara tidak mencapai target atau belanja negara meningkat di luar kendali. Keputusan menunda rilis APBN hanya memperburuk kepercayaan pasar terhadap stabilitas fiskal Indonesia,” kata dia dalam keterangan tertulis, dikutip Ahad, 9 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut dia, larinya modal asing Rp 10,33 triliun ini juga menandakan bahwa investor global ingin mencari kepastian dalam menanamkan modal. Ketika kejelasan tidak diberikan, kata dia, investor akan menarik dana dan memilih negara lain. “Mereka memilih menarik dana dari negara-negara dengan risiko lebih tinggi,” kata Syafruddin.
Morgan Stanley Capital International (MSCI), kata dia, bahkan menempatkan aset Indonesia dalam kategori underweight atau bernilai rendah yang mempercepat arus modal keluar. Karena itu, investor pun akan beralih ke negara yang dianggap lebih stabil. “Ketika kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia menurun, modal asing terus keluar, dan rupiah semakin tertekan,” kata dia.
Bank Indonesia (BI) berusaha menahan pelemahan rupiah dengan menerapkan triple intervention, yaitu intervensi di pasar spot, domestic non-deliverable forward (DNDF), dan pembelian surat berharga negara (SBN). Menurut Syafruddin, langkah ini dapat mengurangi tekanan sesaat terhadap nilai tukar.
Selain itu, BI terus menggunakan cadangan devisa untuk menstabilkan rupiah. “Ketika modal asing terus keluar, intervensi ini menjadi semakin mahal dan berisiko menguras cadangan devisa dalam jumlah besar,” kata dia.
Menurut dia, fefisit transaksi berjalan dan ketergantungan Indonesia pada modal asing terus menjadi sumber kerentanan ekonomi. Jika kondisi ini dibiarkan, katanya, cadangan devisa akan semakin tergerus dan kemampuan Indonesia untuk menghadapi guncangan eksternal akan melemah.
Karena itu, Syafruddin menilai strategi triple intervention tidak bisa terus digunakan sebagai solusi utama. BI harus memastikan bahwa langkah ini tidak mengorbankan ketahanan jangka panjang ekonomi Indonesia. “Jika BI terus melakukan intervensi tanpa adanya kebijakan pendukung dari pemerintah, pasar akan tetap skeptis terhadap stabilitas rupiah,” katanya.
Kementerian Keuangan Didesak Umumkan Realisasi APBN Januari 2025
Menurut Syafruddin Kementerian Keuangan harus segera merilis data APBN Januari 2025. Langkah ini untuk menghentikan spekulasi negatif yang berkembang di pasar. Jika realisasi anggaran tertekan, kata dia, pemerintah harus menyampaikan strategi konkret dalam mengelola defisit tersebut.
“Transparansi fiskal sangat penting dalam membangun kembali kepercayaan investor,” kata dia.
Selain itu, dia menilai investor sebenarnya tidak mengharapkan kondisi ekonomi yang sempurna, tapi membutuhkan kepastian bahwa pemerintah memiliki solusi dalam menghadapi tantangan fiskal. Selain itu, pemerintah diminta mulai mengurangi ketergantungan pada modal asing dengan memperkuat industri dalam negeri dan diversifikasi ekspor. Ketika ekonomi terlalu bergantung pada investasi asing jangka pendek, guncangan eksternal selalu menjadi ancaman besar.
“Pemerintah harus menciptakan lingkungan investasi yang lebih stabil dan menarik bagi investor domestik agar ekonomi tidak bergantung sepenuhnya pada modal asing,” katanya.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro memaparkan data APBN KiTA (Kinerja dan Fakta) bakal diumumkan pada pekan depan.
Deni mengatakan mundurnya publikasi bulanan APBN itu disebabkan agenda kementerian yang padat. “Untuk pelaksanaannya mungkin minggu depan, tunggu saja,” ujarnya saat dikonfirmasi Tempo, Jumat, 7 Maret 2025.
APBN KiTa berisi laporan realisasi pendapatan negara seperti pajak, bea cukai, juga realisasi belanja pemerintah, utang dan pengelolaan keuangan lainnya. Selama ini Kemenkeu rutin melaporkan APBN KiTa setidaknya pada pekan kedua atau ketiga bulan berikutnya. Namun hingga Februari berlalu, rilis APBN KiTa periode Januari belum dipublikasi.
Ilona Esterina berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
