Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 mengusung tema pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas hari ini dibuka oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyebutkan, Musrenbangnas bertujuan untuk memusyawarahkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). "Bagi pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah," katanya di Puri Agung Ballroom, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin, 30 April 2018.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Baca: Di Dubai, Bos Bappenas Sebut RI sebagai Pasar Ekonomi Potensial
Bambang berujar untuk mendukung pengembangan wilayah dan kawasan yang terintegrasi, RKP 2019 akan dilengkapi dengan suplemen peta integrasi proyek prioritas nasional. Peta tersebut, kata Bambang, akan menggambarkan integrasi pendanaan indikatif proyek prioritas nasional yang akan dilaksanakan oleh pemerintah.
Dalam menyusun RKP 2019 ini, Bambang menjelaskan, sedikitnya ada empat hal yang harus diperhatikan. Pertama, perkuatan perencanaan dan penganggaran dengan menajamkan Prioritas Nasional dan Program Prioritas pada tahun 2019 serta memperkuat koordinasi antara Kementerian-Lembaga dan pusat- daerah.
Kedua, pengendalian perencanaan, yang dilakukan dengan menyusun proyek prioritas pembangunan untuk memastikan perencanaan dijalankan dengan baik. Ketiga, perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan yang dilakukan dengan penyusunan proyek prioritas hingga detail rencana lokasi pembangunan. Keempat, penajaman integrasi sumber pendanaan.
Untuk mendapatkan masukan dari akademisi dan masyarakat, Bappenas, ujar Bambang, mengadakan konsultasi publik. “Pada Musrenbangnas RKP 2019, pembahasan tidak hanya dilakukan untuk proyek-proyek prioritas Kementerian, tetapi juga untuk usulan dana alokasi khusus dan penugasan sehingga usulan proyek-proyek prioritas bisa dilaksanakan secara lebih sinergis,” kata Bambang.