Outlook 2025: Ada Warisan IKN dan PSN, Bagaimana Arah Pembangunan Infrastruktur Pemerintahan Prabowo Subianto?

TEMPO.CO, Jakarta - Pembangunan infrastruktur di Indonesia diperkirakan berubah arah. Dosen perencanaan wilayah dan kota Universitas Trisakti Yayat Supriatna menilai infrastruktur tidak menjadi primadona pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Walhasil, tren pembangunan infrastruktur ke depan bakal berbeda dengan era pemerintahan Presiden Jokowi—yang getol membangun jalan tol, bandara, hingga sejumlah proyek strategis nasional (PSN).

“Pembangunan infrastruktur kelihatannya diarahkan pada persoalan pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, makan bergizi, atau dalam konteks bagaimana infrastruktur memberi kontribusi besar terkait dengan pertumbuhan ekonomi,” kata Yayat kepada Tempo, Jumat, 17 Januari 2025.  Terlebih, Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen. 

Sejauh ini,  Prabowo memang  berhitung ihwal kelanjutan proyek infrastruktur. Misalnya, soal kelanjutan proyek Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) Seksi 2B. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan pemerintah masih mengkaji dampak sosial ekonomi proyek tersebut. 

Kendati demikian, saat berpidato dalam acara Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pada Kamis, 16 Januari 2025, Kepala negara menyatakan tidak akan menghentikan proyek-proyek infrastruktur. Hanya saja, Prabowo ingin memberi peran lebih besar kepada swasta untuk membangun jalan tol, pelabuhan, hingga bandara. Menurut dia, perusahaan swasta lebih efisien, inovatif, dan berpengalaman dalam proyek infratsruktur.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti mengatakan persoalan anggaran memang menjadi ganjalan pemerintah saat ini. Namun, Esther berpendapat, Prabowo akan lebih memilih menjalankan programnya sendiri—ketimbang meneruskan program Jokowi. Terlebih, program makan bergizi gratis (MBG) yang ia janjikan sejak masa kampanye Pemilihan Presiden 2024 butuh anggaran jumbo—diperkirakan mencapai Rp 400 triliun. Belum lagi dengan cita-cita mencapai ketahanan pangan dan energi. “IKN (proyek ibu kota baru warisan Jokowi) sepertinya juga menjadi prioritas kedua,” kata Esther, Kamis, 16 Januari 2025. 

Esther memperkirakan Prabowo akan mengutamakan infrastruktur yang mendukung sektor pertanian, seperti bendungan dan irigasi. “Karena kan jangan sampai juga program MBG justru meningkatkan impor (pangan). Makanya, infrastruktur dibenerin,” tuturnya.

Namun, Esther mengatakan infrastruktur jalan masih perlu mendapat perhatian. Pertama, jalan tol yang memudahkan konektivitas dan menciptakan kutub pertumbuhan ekonomi baru. Kedua, jalan-jalan di daerah—termasuk desa. “Jalan-jalan perlu dibagusin karena itu diperlukan petani untuk mengakses pasar,” katanya.

Adapun dalam rencana kerja 2025, beberapa proyek yang akan digarap Kementerian PU antara lain adalah 16 unit bendungan, 10 ribu hektare jaringan irigasi, dan rehabilitasi 45 ribu jaringan irigasi. Kemudian, 139 kilometer jalan; 5.510 meter jembatan; 336 meter flyover; 20,52 kilometer jalan bebas hambatan; serta preservasi 1.545 kilometer jalan dan 122.568 meter jembatan. Selain itu, masih ada sejumlah proyek di sektor cipta karya dan prasarana strategis.

Sebenarnya, atensi Kementerian PU dalam program swasembada pangan terlihat dari kesibukan Menteri PU Dody Hanggodo yang akhir-akhir ini rutin meninjau bendungan dan daerah irigasi. Sejak 1 Januari 2025, Dody terpantau telah mengecek Bendungan Jragung, Jlantah, Pidekso, Karian, Gerak Serayu. Kemudian, daerah irigasi Glapan, Rentang, Gung, dan daerah irigasi Serayu. 

Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan pemerintah sudah membahas sejumlah proyek infrastruktur tetapi belum menentukan mana yang akan menjadi prioritas. Terlebih, pemerintah juga belum membuka kran anggaran. Namun, ia tidak memungkiri pembangunan di sektor sumber daya air—seperti bendungan dan irigasi—bakal menjadi prioritas. 

“Swasembada pangan, energi, air, kan juga butuh bendungan,” tutur Diana, Senin, 13 Januari 2025. Sementara soal IKN, Kementerian PU hanya akan melanjutkan proyek yang sudah dikerjakan atau sudah masuk dalam pipeline project ibu kota baru. Sedangkan Otorita IKN akan menggarap proyek baru.

Sejumlah pekerja menyelesaikan pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin 11 November 2024. Presiden Prabowo Subianto akan memfokuskan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi pusat pemerintahan politik untuk kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam periode empat hingga lima tahun ke depan. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Tantangan Pemangkasan Anggaran

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengkonfirmasi pemangkasan anggaran infrastruktur di era pemerintahan Prabowo. Ia mengatakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) akan digunakan untuk membiayai program-program jangka panjang dan tidak bisa menerima pendanaan dari jalur komersial—seperti MBG dan ketahanan pangan. Thomas menyebut program-program prioritas ini merupakan tugas pemerintah. Sementara proyek infrastruktur, kata dia, bisa memanfaatkan investasi swasta.

Kementerian PU menargetkan Rp770 triliun selama satu periode pemerintahan Prabowo. Target ini melonjak dari realisasi pada periode kedua  pemerintahan Jokowi, yakni Rp440 triliun.  Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Triono Junoasmoro mengatakan sudah mendata sejumlah pekerjaan yang akan didorong untuk kerja sama badan usaha (KPBU). Ia mengklaim Cina bakal masuk, sedangkan Uni Emirat Arab sudah mulai melakukan penjajakan.

Selain agar tidak bergantung pada APBN, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pembiayaan investor untuk proyek infrastruktur bisa mendorong terciptanya pemerintahan yang baik. “Kalau sudah orang lain yang masuk kan, yang mengawasinya justru yang punya duit,” ujarnya.

Adapun pada 2025, Kementerian PU mendapat anggaran Rp110,95 triliun.  Angka ini menyusut dari yang dianggarkan sebelumnya, yakni Rp116,23 triliun, karena Presiden Prabowo memecah Kementerian PUPR menjadi Kementerian PU dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Anggaran PU kali ini jauh di bawah pagu total anggaran 2024 yang senilai Rp166,99 triliun.  

Dody kemudian mengajukan tambahan anggaran Rp60,6 triliun dalam rapat bersama Komisi V DPR RI pada Selasa, 3 Desember 2025. Ia meminta tambahan karena memerlukannya untuk membangun jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN hingga membangun akses jalan di Papua.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menerima kunjungan delegasi Parlemen Swedia yang tergabung dalam kelompok persahabatan parlemen Swedia-Indonesia di Galeri UMKM Nusantara di IKN, Kalimantan Timur, 9 Januari 2025. DOK. Humas Otorita IKN

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono juga meminta tambahan anggaran Rp8,1 triliun untuk membangun infrastruktur legislatif dan yudikatif pada tahun ini. Sementara ini, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) OIKN untuk 2025 ditetapkan senilai Rp6,3 triliun. 

Di sisi lain, Otorita IKN meneruskan target investasi Rp 100 triliun yang pada tahun lalu baru terealisasi Rp58 triliun. “Target tersebut berlanjut di 2025-2029, yang kebutuhannya dirumuskan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah)” kata Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw, Selasa, 14 Januari 2025.

Peneliti INDEF Esther Sri Astuti berharap lawatan Prabowo Subianto ke sejumlah negara sejak setelah dilantik sebagai presiden bisa menjadi pintu masuk investasi ke sektor infrastruktur, termasuk IKN.  Sebab dengan masuknya investasi asing, bukan hanya pembangunan infrastruktur yang berlanjut. Namun, bisa turut mendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029 mendatang.

Menurut dosen perencanaan wilayah dan kota Universitas Trisakti Yayat Supriatna, penyerahan pembangunan infrastruktur ke swasta memang bisa menjadi peluang masuknya investasi. Namun, menurutnya, pemerintah perlu memastikan pihak swasta yang berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur tidak semata-mata hanya mencari keuntung. “Harus ada konsep padamu negeri, kami mengabdi,” tuturnya.

Pilihan editor: Pegawai eFishery Bentuk Serikat Pekerja, Jadi Serikat Pertama Perusahaan Rintisan