Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan ketersediaan air bersih pasca gempa di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Sumadilaga mengatakan kementeriannya membuka sumur air tanah di 50 titik dengan besaran bervariasi, mulai 10-20 liter per detik.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Setelah bencana, hal yang dibutuhkan adalah air. Namun, akibat gempa, PDAM tidak berfungsi," ujar Danis di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Senin, 27 Agustus 2018.
Dengan sumur air tanah itu, Danis meyakini kebutuhan air di Lombok bisa terpenuhi. Apalagi dengan kapasitas sumur yang ada, tangki berkapasitas 4 ribu liter bisa diisi penuh dalam waktu sekitar 10 menit saja.
"Itu kami sudah berhasil menghidupkan mesin generator agar air keluar," ujar Danis. Dari sumur air tanah itu, Danis mengatakan total sudah ada 25 mobil tangki beroperasi untuk mendistribusikan air bersih.
Selain air bersih, Danis mengatakan fasilitas yang tidak kalah penting bagi para korban bencana adalah sanitasi. Untuk itu, Kementerian PUPR telah menyediakan 300 fasilitas mandi cuci kakus alias MCK portabel dan 200 MCK bongkar pasang di area pengungsian.
"Untuk sanitasi ini, karena jumlah yang sangat banyak maka kami perlu ada peningkatan. Ini masih berjalan sampai saat ini," kata Danis.
Selanjutnya, pemerintah menargetkan fasilitas publik yang terdampak gempa di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, bisa kembali fungsional selambatnya Desember 2018. Fasilitas publik itu antara lain sekolah, rumah ibadah, rumah sakit, hingga pasar.
"Angka fasilitas yang rusak masih bergerak," ujar Danis.
Berdasarkan laporan dari lapangan, Danis mengatakan ada 330 sekolah yang dilaporkan rusak. Fasilitas lain yang juga mengalami kerusakan adalah 118 rumah sakit dan 22 pasar. "Jumlah itu terus bergerak seiring pendataan yang masih berlangsung."
Selain fasilitas umum, Kementerian PUPR juga telah memastikan bahwa infrastruktur PU tetap berfungsi pasca bencana. Tercatat, ada 12 jembatan yang bergeser atau rusak setelah guncangan. Selain itu, terjadi longsor di beberapa titik.
"Itu langsung kami perbaiki, itu adalah tugas kami di Kementerian PUPR," ujar Danis.
Petugas kementerian PUPR juga segera memastikan tiga bendungan besar di Nusa Tenggara Barat tak mengalami kerusakan. Dari pemeriksaan itu, Danis mengatakan semua bendungan itu aman.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), telah terjadi 1.002 gempa susulan sejak gempa utama 7 Skala Richter (SR) pada 5 Agustus 2018 hingga 22 Agustus 2018 pukul 14.00 WITA. Akibat serangkaian gempa bumi tersebut, data BNPB per 22 Agustus 2018 pukul 04.00 WITA mencatat terdapat 402.529 warga pengungsi, 555 warga meninggal dunia, 76.765 rumah rusak berat, serta 1.229 fasilitas umum dan tempat ibadah rusak.
Foto 
