Pemda Sebut Pengadaan Mobil Listrik Kendaraan Dinas Tunggu Aturan Pusat

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menyatakan dukungannya terhadap Instruksi Presiden tentang penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas. Pemkab Kudus menyebut pengadaan mobil listrik masih menunggu petunjuk Pemerintah Pusat.

"Karena saya mengetahui hal itu juga belum lama, tentunya teknis pengadaannya harus menunggu petunjuk dari Pemerintah Pusat," kata Bupati Kudus Hartopo dimintai tanggapannya terkait instruksi pengadaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas di Kudus, Rabu 21 September 2022.

Ia memperkirakan ketika sudah ada petunjuk teknis pengadaan kendaraan listrik, maka penganggarannya paling cepat pada APBD Perubahan 2023.

Pasalnya, imbuh dia, saat ini sudah memasuki masa pembahasan anggaran, sehingga tidak memungkinkan memasukkan mata anggaran baru karena program kegiatan tahun 2023 sudah tersusun dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Selain terkait teknis penganggaran, kata dia, Pemkab Kudus juga perlu mempersiapkan sarana dan prasarana pendukungnya, mulai dari stasiun pengisian kendaraan listrik di sejumlah lokasi strategis hingga di lingkungan Pemkab Kudus sendiri.

"Jangan sampai, ketika sudah ada pengadaan mobil listrik ternyata masih kesulitan dalam pengisian energi listriknya," ujar Hartopo.

Terkait keberadaan perusahaan elektronik di Kudus yang mampu memproduksi sepeda motor listrik, kata dia, bisa juga dimanfaatkan untuk berkolaborasi dalam mendukung program pemerintah tersebut.

Instruksi Presiden (Inpres) nomor 7/2022 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sendiri ditandatangani Presiden Jokowi pada 13 September 2022.

Kebijakan tersebut, dinilai sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menerapkan kebijakan transisi energi dari sumber fosil ke energi baru dan terbarukan.

Melalui Inpres tersebut, Pemerintah Pusat memerintahkan agar setiap menteri hingga kepala daerah menyusun dan menetapkan regulasi untuk mendukung percepatan pelaksanaan penggunaan kendaraan listrik. Presiden juga menginstruksikan penyusunan alokasi anggaran untuk mendukung program tersebut.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini