Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menghentikan sementara bantuan beras dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang sedianya disalurkan ke masyarakat pada Januari dan Februari 2025. Anggaran bantuan sosial sebesar Rp 16,6 triliun itu dialihkan kepada Perum Bulog untuk menyerap beras sebanyak 3 juta ton hingga April 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Cash-nya dipindah ke sana (penyerapan gabah Bulog) oleh Bendahara Umum Negara (BUN) supaya bisa beli gabahnya Rp 6.500 per kilogram,” ujar Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi kepada Tempo, Jumat, 7 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Eks Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) ini menjelaskan, bantuan beras tak ikut dipangkas oleh kebijakan pemangkasan anggaran Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, anggaran program itu termasuk dalam Bagian Anggaran BUN (BA BUN). Tapi program itu tetap harus ditunda karena penyerapan gabah dinilai lebih penting.
Kebijakan penundaan bantuan pangan beras dan SPHP diambil dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) bidang pangan pada Jumat, 31 Januari 2025 lalu. Arief menindaklanjuti hasil rapat dengan mengirimkan surat kepada Direktur Utama Perum Bulog bernomor 31/TS.03.03/K/02/2025 pada Kamis, 6 Februari 2025.
Untuk realisasi SPHP beras di tingkat konsumen yang sebelumnya dialokasikan 300 ribu ton, sampai 6 Febuari telah tersalurkan 89,2 ribu ton atau 29,74 persen. Sementara bantuan pangan beras belum terlaksana dikarenakan masih dalam proses pemutakhiran data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) sebagai database penerima.
“Selanjutnya pelaksanaan pemberian bantuan pangan beras dan penyaluran SPHP beras kapan kembali digulirkan, akan diputuskan dalam rakortas bidang pangan selanjutnya," ujar Arief.
Pemerintah menyuntik dana sebesar Rp 16,6 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Bulog. Keputusan ini diambil dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta. Jumat, 31 Januari 2025.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan, uang sebesar itu akan digunakan perusahaan pelat merah itu untuk menyerap beras sebanyak 3 juta ton hingga April 2025. Terlebih pemerintah telah mencabut aturan rafaksi sehingga gabah dengan kondisi apapun wajib dibeli Bulog seharga Rp 6.500 per kilogram.
“Tadi kami bahas panjang mengenai Bulog. Keuangannya sudah tidak ada masalah. Uang Bulog ada Rp 23 triliun sudah siap. Sekarang sudah disepakati Rp 16,6 triliun lagi dari Menteri Keuangan. Jadi sudah ada Rp 39 triliun,” ujar Zulhas seusai rakortas.
Sedangkan Direktur Utama Bulog Wahyu Suparyono mengatakan, suntikan dana itu merupakan investasi pemerintah. Selaku operator, Bulog akan menerima uang itu secara langsung. Tapi ia masih harus menunggu prosedur administratif ihwal penyuntikan dana itu. "Tunggu dulu nanti mau dibahas dulu,” ujarnya.
Bulog sebelumnya menyatakan memerlukan anggaran paling sedikit Rp 57 triliun untuk menjalankan penugasan pemerintah menyerap beras hingga April 2025 untuk cadangan beras pemerintah (CBP). Karena target naik dari 2 juta menjadi 3 juta ton setara beras, perusahaan pelat merah ini meminta bantuan pendanaan dari pemerintah.
Foto 
