Pemerintah Siapkan Pasar Ekspor Alternatif Hadapi Tarif Resiprokal AS

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyiapkan pasar alternatif merespons kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat yang naik sebesar 32 persen kepada Indonesia. Pasar alternatif ini untuk menghindari tarif resiprokal Amerika Serikat yang dapat merugikan sektor perdagangan Tanah Air.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono mengatakan kebijakan tarif resiprokal itu semula bakal berlaku pada 9 Juli 2025. Namun ada kesepakatan untuk menunda hingga 90 hari. Walhasil kenaikan tarif hingga 32 persen dari Amerika Serikat untuk Indonesia saat ini masih dalam tahap negosiasi.

Djatmiko menuturkan, Kemendag sudah menyiapkan pasar alternatif atau pasar non-tradisional yang sebelumnya tidak terjamah oleh ekspor perdagangan Indonesia. Penjajakan kerja sama itu telah dimulai sebelum kebijakan tarif Amerika Serikat tersebut diumumkan. “Sebelum ada kebijakan tarif ini, kami juga sudah fokus membuka berbagai pasar alternatif, pasar non-tradisional. Sudah banyak yang kami jajaki dan kami bikin platform kerja samanya,” kata Djatmiko kepada wartawan di Kemendag, Senin, 21 April 2025.

Dia menyebut sejumlah pasar alternatif yang potensial menjadi wilayah ekspor, seperti Kanada, Tunisia di Afrika Utara, dan negara-negara maghribi serupa Libya, Mesir, hingga Maroko. “Ini akan menjadi pasar alternatif yang sangat menjanjikan,” ucap Djatmiko.

Kerja sama teranyar untuk sektor ekspor itu, kata Djatmiko, bisa dipantau melalui Indonesia-Canada CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) pada Desember 2024 yang secepatnya bakal diteken dan ratifikasi. Kemudian, Indonesia juga akan menyelesaikan perundingan kerja sama dagang dengan Peru. Menurut dia, Peru menjadi salah satu negara berkembang yang cukup progresif untuk produk Indonesia.