Perencanaan Belanja yang Buruk Biang Inefisiensi Anggaran

PRESIDEN Prabowo Subianto menginstruksikan kementerian dan lembaga menghemat anggaran tahun 2025. Penghematan anggaran tersebut ditargetkan mencapai Rp 306,6 triliun. 

Perintah Prabowo tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025, yang terbit pada 22 Januari 2025. Dua hari kemudian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan surat yang meminta kementerian dan lembaga mengefisiensi anggaran 16 pos belanja hingga Rp 256,1 triliun.

Dari 16 pos belanja itu, di antaranya alat tulis kantor dan kegiatan seremonial yang masing-masing dipangkas sebesar 90 persen serta 56,9 persen. "Kementerian dan lembaga diminta Presiden tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa lebih diefisienkan," ujar Sri Mulyani dalam BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Banten, Kamis, 30 Januari 2025.

Ia berujar tujuan efisiensi ini untuk memastikan APBN benar-benar dapat langsung dinikmati oleh masyarakat. Adapun belanja negara pada tahun ini dipatok Rp 3.621,3 triliun atau naik dari tahun lalu Rp 3.350 triliun. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu meminta kementerian dan lembaga meninjau serta mengidentifikasi rencana efisiensi belanja. Hasil identifikasi tersebut nantinya disampaikan kepada mitra komisi di Dewan Perwakilan Rakyat.

Usulan efisiensi yang telah disetujui komisi disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan paling lambat pada 14 Februari 2025. Jika tidak, anggaran kementerian dan lembaga akan dicantumkan secara mandiri oleh Kementerian Keuangan.

Meski ada efisiensi anggaran, pemerintah akan berupaya agar postur APBN 2025 tetap sesuai dengan target dan proyeksi yang dibuat sebelumnya. Sri Mulyani menyebutkan beberapa anggaran tidak dipotong, seperti belanja bantuan sosial atau bansos. 

Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Prabowo mengincar dua titik utama dalam efisiensi belanja APBN. Pertama, belanja di Kabinet Merah Putih yang harus dihemat Rp 256,1 triliun. Kedua, dana transfer ke daerah (TKD) Rp 50,5 triliun. Namun ia menekankan semua program dan insentif untuk industri tidak akan ada yang terkena pemangkasan.

Efisiensi anggaran belakangan ini menjadi sorotan karena permintaan dana tambahan untuk program prioritas melonjak, seperti makan bergizi gratis. Tahun ini, pemerintah merancang defisit fiskal sebesar 2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau sebesar Rp 616,2 triliun.

Ketika kebutuhan dana tahun ini membengkak, penerimaan pajak untuk membiayai proyek-proyek prioritas tersebut justru menjadi tanda tanya. Sebab, realisasi penerimaan pajak dalam APBN 2024 tak mencapai target. Kementerian Keuangan mengumumkan, sepanjang 2024, pajak yang terkumpul hanya Rp 1.932,4 triliun atau 97,2 persen dari target Rp 1.988,9 triliun. Sementara itu, belanja negara sepanjang 2024 tercatat sebesar Rp 3.350,3 triliun, meningkat 7,3 persen dibanding pada tahun sebelumnya. Angka ini melebihi target belanja negara sebesar Rp 3.325,1 triliun.

Realisasi belanja negara terdiri atas belanja kementerian dan lembaga, non-kementerian/lembaga, serta transfer ke daerah. Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK) mengendus pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hingga 30 persen. 

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala BPPIK Aries Marsudiyanto membahas perkiraan pemborosan anggaran ini dalam rapat terbatas yang digelar di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Rabu, 8 Januari 2025. Tito mengatakan Kementerian perlu mengawal penggunaan sekitar Rp 1.200 triliun APBD provinsi dan kabupaten/kota. 

Berdasarkan hasil penghitungannya, Kepala BPPIK Aries Marsudiyanto mengungkapkan nilai inefisiensi anggaran belanja pemerintah daerah bisa mencapai lebih dari Rp 240 triliun. Karena itu, ia menyarankan penghematan belanja dimulai dari pengeluaran yang bersifat seremonial. “Kami mengimbau tolong dikurangi perjalanan-perjalanan dinas yang kurang bermanfaat, konsultan-konsultan, feasibility study, dan lain-lain yang sifatnya kebocoran, apalagi korupsi,” kata Aries.

Realisasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin, 25 Maret 2024. TEMPO/Tony Hartawan

Bukan hanya di pemerintah daerah, inefisiensi juga terjadi di pemerintah pusat. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2024, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 99 masalah ketidakhematan dan ketidakefektifan yang nilainya mencapai Rp 1,55 triliun. "BPK juga membantu pemerintah menghemat pengeluaran negara melalui koreksi atas subsidi/kompensasi listrik 2022 dan 2023 sebesar Rp 2,57 triliun," demikian yang tertulis dalam dokumen IHPS I BPK yang diserahkan kepada Presiden Prabowo pada 2 Januari 2025.

Menurut ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, terdapat berbagai faktor yang menyebabkan belanja negara tidak efisien. Penyebab utamanya adalah perencanaan belanja yang kurang baik karena program dan kegiatan yang disusun serta dialokasikan anggaran tidak ditelaah secara optimal dalam hal efektivitas serta efisiensinya.

"Ada kegiatan yang tumpang-tindih dan ada yang tidak memiliki output memadai jika diukur dari dampak (outcome) yang diharapkan," tutur Awalil kepada Tempo, Kamis, 30 Januari 2025. Selain itu, ada alokasi biaya yang terlampau besar atau dianggarkan lebih besar dari yang dibutuhkan. 

Imbasnya, anggaran belanja menjadi rentan disalahgunakan. Misalnya acara rapat kementerian dan lembaga di hotel selama tiga hari, yang dimulai pada malam hari pertama dan ditutup pada pagi hari ketiga. Padahal, secara substansi, rapat hanya berlangsung kurang-lebih satu setengah hari.